'Atas Tuduhan Apa?' Reaksi Ganjar soal Isu Pemakzulan Gibran yang Digaungkan Purnawirawan TNI

TRIBUNKALTIM.CO - Reaksi Ganjar Pranowo soal isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming yang digaungkan Forum Purnawirawan TNI.

Ya, Ganjar Pranowo mempertanyakan dasar dari munculnya wacana pemakzulan tersebut.

Menurut Ganjar Pranowo, setiap proses pemakzulan harus berdasarkan tuduhan yang jelas, bukan sekadar wacana politik tanpa dasar.

“Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa, atas tuduhan apa,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025), dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: 5 Sosok Jenderal Purnawirawan TNI Tandatangani Usulan Agar Gibran Dicopot, Ada Mantan Wapres

Ganjar menyebut, aturan konstitusi mengenai pemakzulan sudah sangat jelas.

“Pemakzulan? Oh tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas,” kata Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan pentingnya membedakan antara pihak yang benar-benar ingin memproses pemakzulan secara hukum, dengan mereka yang hanya sekadar menyampaikan penilaian atau kritik terhadap kondisi politik saat ini.

“Jadi bedakan antara orang yang ingin berproses pemakzulan dengan mereka atau orang yang sedang menilai. Rasanya bukan itu yang dimaksud,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Bukan hanya kepada Gibran, forum ini juga meminta Prabowo untuk mereshuffle kabinet untuk menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

- Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

- Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.