LHKP Muhammadiyah Samarinda Desak Pengusutan Tuntas Penabrak Tiang Jembatan Mahakam I

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Isiden Kapal Tongkang bermuat batubara tabrak pilar Jembatan Mahakam I Kota Samarinda yang terjadi pada 23 April 2025 lalu, membuat sebagian besar warga Samarinda kekhawatiran akan kondisi Jembatan Mahakam I. 

Kejadian yang terjadi sekitar pukul 23.59 Wita, sebuah tongkang BG Azamara 3035 yang sedang bermuatan batubara, yang ditarik TB Liberty 7 langsung menabrak pilar keempat jembatan berusia 39 tahun.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Samarinda Anderyan Noor, mengecam keras atas insiden tabrakan kapal terhadap tiang Jembatan Mahakam I yang terjadi.

Baca juga: Kerja Sama Pemkab Paser dan Pemkot Samarinda Perangi Korupsi dalam Bimtek Agen Perubahan

Ia mengatakan insiden tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur vital, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan ribuan warga kota Tepian.

"Kami menilai bahwa kejadian ini merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi," ucapnya. 

Dengan adanya insiden tersebut LHKP Muhammadiyah Kota Samarinda mendesak pihak berwajib untuk segera mengusut tuntas, pihak yang harus bertanggung jawab, baik secara perorangan maupun korporasi. 

"Proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, transparan, dan akuntabel," tegasnya. 

"Tidak boleh ada kompromi terhadap setiap tindakan yang mengancam keselamatan publik," lanjutnya. 

LHKP Muhammadiyah Kota Samarinda juga mendesak agar Pemerintah Daerah untuk dapat memastikan dilakukan audit teknis terhadap kondisi Jembatan Mahakam demi mencegah potensi bahaya lanjutan, selain itu Ia meminta Operator kapal dan pelayaran untuk bertanggung jawab penuh terhadap standar keselamatan di sekitar wilayah sungai Mahakam.

"Masyarakat untuk mengawal dan menuntut transparansi proses penanganan kasus ini," ujarnya. 

Anderyan Noor, Ketua LHKP Muhammadiyah Kota Samarinda akan terus memantau perkembangan kasus ini. Dirinya menambahkan LHKP Muhammadiyah Kota Samarinda siap menggalang dukungan publik bila diperlukan, untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

"Jangan biarkan kelalaian dibayar dengan nyawa rakyat. Keselamatan publik adalah harga mati," Pungkasnya. (*)