Berita Balikpapan Terkini
Catat Aspirasi Para Pekerja, DPRD Balikpapan Ungkap Adanya Keluhan Soal TKA hingga Jaminan Kesehatan
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al-Qodri mengatakan bahwa dirinya telah mencatat sejumlah aspirasi dari perwakilan pekerja terkait isu ketenagakerjaan
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Christnina Maharani
lihat foto
TribunKaltim.co/Mohammad Zein Rahmatullah
RAPAT DENGAR PENDAPAT - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qodri, ketika ditemui break RDP bersama sejumlah Serikat Pekerja, Kamis (1/5/2025). Pihaknya menerima sejumlah keluhan terkait maraknya tenaga kerja asing, pemotongan gaji sepihak hingga permasalahan BPJS dan Medical Check-Up. (TribunKaltim.co/Mohammad Zein Rahmatullah)
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Hari ini, Kamis (1/5/2025), aksi Hari Buruh Internasional yang digagas oleh Serikat Pekerja di Balikpapan dialihkan ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Ditemui oleh TribunKaltim.co di sela-sela RDP, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al-Qodri mengatakan bahwa dirinya telah mencatat sejumlah aspirasi dari perwakilan pekerja terkait isu ketenagakerjaan di Balikpapan.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain kekhawatiran atas masuknya tenaga kerja asing, pemotongan gaji sepihak oleh perusahaan hingga permasalahan jaminan sosial dan kesehatan kerja.
“Ada beberapa perusahaan yang seenaknya, sesuka hati, memotong gaji. Nah, ini juga menjadi perhatian kami,” urainya.
Mengenai banyaknya tenaga kerja asing di Balikpapan, kata Alwi, pekerja khawatir Kota Balikpapan akan mengalami situasi seperti di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Di mana Morowali dinilai memiliki ketergantungan tinggi terhadap tenaga kerja dari luar.
Selain itu, para pekerja juga meminta agar Upah Minimum Regional (UMR) Balikpapan dapat ditingkatkan seiring meningkatnya beban hidup.
Dalam kesempatan ini, mereka turut menyoroti potongan gaji yang dilakukan secara sepihak oleh beberapa perusahaan.
Hanya saja, perwakilan pekerja tidak menyebutkan nama perusahaan yang dimaksud.
Masalah lain yang menjadi pembahasan adalah soal jaminan kesehatan seperti BPJS.
Meski telah terdaftar sebagai peserta, para buruh mengaku masih harus membayar layanan kesehatan secara mandiri.
Meski telah terdaftar sebagai peserta, para buruh mengaku masih harus membayar layanan kesehatan secara mandiri.
"Mereka mempertanyakan kenapa sudah terdaftar BPJS, tapi tetap harus membayar lagi," ujar Alwi.
Tak sampai di situ, keluhan lainnya berkaitan dengan prosedur Medical Check-Up (MCU) yang dinilai tidak transparan dan membebani pekerja.
Atas seluruh masukan tersebut, Alwi menyebut bahwa hal ini akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Balikpapan.
Pertemuan hari ini masih dalam tahap awal penyampaian.
Baca juga: Hari Buruh Internasional 2025, Serikat Pekerja Garda Borneo Bersatu Suarakan 3 Tuntutan Ini
DPRD berencana merangkum seluruh isu secara lebih rinci untuk dibahas dalam forum lanjutan bersama pemangku kepentingan terkait.
"Ini RDP masih berjalan. Sekarang masih break, nanti kita akan rangkum lagi apa saja keluhan para buruh," pungkasnya. (*)
Tags
Hari Buruh Internasional 2025
DPRD Balikpapan
Pemkot Balikpapan
Tenaga Kerja Asing
jaminan kesehatan
Berita Terkait: #Berita Balikpapan Terkini
| Wawali Minta Truk Parkir di Jalan Depan RS Balikpapan Baru untuk Ditertibkan |
|
|---|
| Bukti Nyata Kepercayaan Nasabah, Pegadaian Umumkan Pemenang Program Badai Emas Periode I 2025 |
|
|---|
| Destinasi Wisata Air Baru Bagi Warga Balikpapan, Grand Lagoon Ditargetkan Rampung 3 Tahun Mendatang |
|
|---|
| Kehadiran Klaster Premium, El Como Hadir dengan 3 Tipe Hunian Eksklusif di Grand City Balikpapan |
|
|---|
| Dukung 3 Juta Rumah Subsidi, Pemkot Balikpapan Beri Kemudahan Izin BPHTB hingga Site Plan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.