Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Disampaikan saat Aksi May Day 2025 di Depan Ribuan Buruh

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memenuhi janjinya menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/).

Di hadapan puluhan ribu buruh yang hadir, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah. 

"Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah," kata Prabowo saat sambutan di atas panggung, Kamis. Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan sejumlah janji kepada para buruh yang ada di Indonesia. 

Baca juga: Pemkab Kutai Kartanegara Nyatakan Siap Kawal Program Tiga Juta Rumah Prabowo-Gibran

 Prabowo Subianto berjanji akan mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.

Untuk itu, dia meminta Dewan Kesejahteraan Nasional yang akan dibentuk untuk mempelajari cara menghapus sistem kerja yang merugikan kaum buruh tersebut. 

"Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo. 

Prabowo mengungkapkan, langkah konkret yang akan diambil pemerintah adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Badan ini nantinya akan berperan sebagai penasihat Presiden dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan, khususnya yang menyangkut hak dan perlindungan pekerja.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," ujar Prabowo dalam pidatonya di Monas.

Salah satu tugas utama Dewan ini adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. 

Presiden Prabowo menekankan bahwa penghapusan sistem ini harus dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan, termasuk terhadap iklim investasi.

“Kita ingin hapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja,” ujar Prabowo. 

Sistem outsourcing selama ini dianggap merugikan pekerja karena status kerja yang tidak pasti, minimnya jaminan sosial, serta lemahnya perlindungan hukum. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk mengantisipasi dan menangani kasus PHK sepihak.

Tak hanya itu, Prabowo juga mendorong percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang penting, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran Prabowo di demo Hari Buruh hari ini dan komitmennya tersebut

Satgas PHK

Tak hanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan masukan dari para pimpinan serikat buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. 

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” ujar Prabowo.