Ratusan Mahasiswa Unmul Unjuk Rasa di Gedung DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -  Ratusan Mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) yang tergabung dalam Aliansi Rimbawan Bersatu Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Rabu (30/4/2025).

Mereka menyampaikan aspirasi sehubungan dengan perambahan kawasan hutan yang juga
terindikasi sebagai Illegal mining, dan menuntut percepatan penanganan kasus perambahan
di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Unmul.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA itu menyuarakan kekecewaan atas lambannya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan perambahan yang diduga melibatkan aktivitas pertambangan ilegal.

“Kami mendesak DPRD untuk tidak hanya menjadi penonton. Kami butuh keberpihakan, butuh dorongan dari parlemen kepada penegak hukum agar kasus ini segera dituntaskan,” ucap salah satu mahasiswa yang berorasi di depan pintu masuk Gedung DPRD Kaltim.

Baca juga: Sosialisasi Penataan Kearsipan Bagi Sekretariat DPRD Kaltim

Karena adanya agenda paripurna pengesahan jadwal kegiatan kedewanan, DPRD Kaltim
baru bisa menemui para pendemo usai agenda paripurna selesai.

“Karena ada agenda paripurna, jadi kami baru bisa menemui adik-adik mahasiswa,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Baba didampingi koleganya di DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, Darlis Pattalongi, Jahidin, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Husin Djufrie, dan Sulasih.

Sarkowi menambahkan, menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Kaltim telah menjadwalkan rapat bersama pihak-pihak terkait dengan melibatkan lintas komisi di DPRD Kaltim.

“Senin nanti akan kita undang untuk rapat bersama, pihak-pihak terkait dan para mahasiswa. Agar diketahui sejauh mana penegakan hukum terhadap masalah ini. Kita akan sepakati bagaimana langkah ke depan supaya KHDTK itu lebih diperhatikan lagi,” jelas
Sarkowi.

Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan, sebagai lembaga
rakyat, DPRD menyambut baik kehadiran mahasiswa.

“Sebagai rumah bersama, mari kita gunakan DPRD ini sebagai sarana menyalurkan aspirasi bersama-sama,” sebutnya.

Ia sepakat apa yang disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa menjadi aspirasi bersama. Terganggunya KHDTK Unmul bukan hanya menjadi keresahan Unmul, tapi menjadi
keresahan bersama.

“Keberadaan KHDTK Unmul bukan hanya berhubungan dengan pendidikan semata, tapi juga berhubungan dengan lingkungan Kota Samarinda,” terang Darlis.

Politisi PAN ini juga mengatakan, bahwa DPRD Kaltim belum lama ini telah melakukan
peninjuan lapangan dan telah mengumpulkan data-data yang diperlukan.

“Kalau ada yang bertanya kenapa lambat, itu memang prosesnya butuh waktu. Karena ini memang diperlukan lintas komisi,” bebernya.

Komisi IV sendiri kata Darlis, telah menyimpulkan. Bahwa selain persoalan pendidikan dan lingkungan, juga ada persoalan hukum, persoalan kehutanan, dan persoalan pertambangan yang terjadi di KHDTK.