Reaksi Luhut soal Tuntutan Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran: Jangan Tinggal di Indonesia!

TRIBUNKALTIM.CO - Luhut bereaksi soal tuntutan Purnawirawan TNI desak pemakzulan Gibran, sebut jika tidak taat jangan tinggal di Indonesia.

Diingatkan Luhut, seluruh warga negara harus taat pada konstitusi.

"Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi jangan tinggal di Indonesia," ujar Luhut di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Luhut menjelaskan, jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh kekuatan asing.

Baca juga: Reaksi Prabowo, Jokowi dan Luhut Soal Tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri Copot Gibran

Dia menyebut jangan sampai Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran bisa membuat Indonesia terpecah.

 "Ya iya makanya itu, siapapun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas," jelasnya.

"Jangan kamu juga ikut menjadi bagian memecah belah. Dengar itu," imbuh Luhut.

Luhut berkata, pihak-pihak yang meributkan wacana tersebut adalah orang-orang yang kampungan.

"Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Senin (5/5/2025).

Menurut dia, isu pemakzulan Gibran tidak begitu krusial, dia justru mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran di tengah kondisi global saat ini.

Luhut juga membantah bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I terkait dengan isu pemakzulan Gibran ini.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata dia.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.