Sapto Setyo Pramono Hadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat Terafiliasi Premanisme

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD Kaltim, menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/05).

Rapat ini dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan
Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, perwakilan Forkopimda Kaltim, Pimpinan Ormas
se-Kaltim.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas
penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atas perhatian dan inisiatifnya dalam menyelenggarakan kegiatan yang kami yakini sengat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi di Kalimantan Timur,” ujar Rudy Mas’ud.

Gubernur Harum menegaskan, bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN)
menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis yang menjadi sorotan
nasional dan global.

Oleh karena itu, Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas
dan keamanan daerah dari gangguan pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Menurutnya, keberadaan ormas yang menyimpang dari tujuan pembentukannya dan bahkan terindikasi melakukan tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat, mengganggu rasa aman dan mengancam iklim investasi.

“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegas Gubernur Harum.

Ia menambahkan bahwa ormas sejatinya menjadi mitra pembangunan, bukan
pengganggu ketertiban. Oleh karena itu, pembinaan, penertiban, hingga penindakan jika perlu harus dilakukan secara terukur dan terstruktur serta berkelanjutan.

Untuk itu, Pemprov Kaltim menyambut baik forum strategis tersebut sebagai momentum konsolidasi dan sinergi antara lembaga negara, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil.

Pemprov Kaltim juga akan berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam
menyatukan langkah seluruh unsur terkait, seperti TNI, Polri, kejaksaan, BIN,
Kesbangpol, serta pemerintah kabupaten/kota, agar penanganan terhadap ormas
yang meresahkan dapat dilakukan secara sistematis dan tidak tumpang tindih.

Melalui Badan Kesbangpol, pendataan, pengawasan, dan pembinaan terhadap
seluruh ormas di Kaltim akan diperkuat.

Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov Kaltim
berkomitmen membentuk satuan tugas (satgas) investasi yang bertugas
mendampingi investor sekaligus menjamin agar proyek-proyek investasi dapat
berjalan aman dan lancar tanpa intimidasi, pemerasan, atau penguasaan hak oleh
pihak tertentu.

Di samping itu, forum-forum dialog antara ormas, masyarakat, dan aparat akan terus difasilitasi untuk mencegah terjadinya konflik terbuka.

Pemprov juga menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan ketegasan aparat hukum merupakan kunci menjaga keamanan daerah.