Dedi Mulyadi Minta Warga Sipil Tak Dilibatkan Lagi Imbas Ledakan Amunisi di Garut, Risikonya Tinggi

TRIBUNKALTIM.CO - Imbas ledakan amunisi di Garut, warga sipil sebaiknya tidak dilibatkan lagi, Dedi Mulyadi: Risikonya terlalu tinggi.

Tragedi maut ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat masih menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai tragedi ledakan pemusnahan amunisi di Garut harus mendapat perhatian serius dari para petinggi TNI, termasuk oleh Panglima TNI.

Apalagi ledakan amunisi ini sampai menelan sembilan korban jiwa.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti adanya sembilan warga sipil yang menjadi korban jiwa dalam tragedi ledakan amunisi kedaluwarsa tersebut.

Baca juga: Bukan dari Amunisi Kedaluwarsa, Dudung Abdurachman Ungkap Penyebab Sebenarnya Ledakan di Garut

Diketahui, salah satu warga sipil yang menjadi korban ledakan tersebut ternyata telah lama bekerja membantu anggota TNI di lokasi peledakan amunisi milik TNI tersebut selama satu dekade.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan soal boleh tidaknya warga membantu TNI adalah kewenangan Mabes TNI untuk menjelaskannya.

Dedi memilih untuk fokus melakukan penanganan sosial bagi korban dan keluarga korban ledakan.

“Mereka bekerja membantu teman-teman anggota TNI di sana. Soal boleh atau tidaknya, itu kewenangan Mabes TNI untuk menjelaskan,” kata Dedi dilansir Tribun Jabar, Rabu (14/5/2025).

Terkait pelibatan warga sipil dalam aktivitas berisiko tinggi seperti peledakan amunisi tak layak pakai ini, Dedi menilai harus ada evaluasi.

Menurut Dedi sebaiknya warga sipil tak boleh dilibatkan lagi dalam kegiatan ini mengingat peledakan amunisi tak layak pakai memiliki risiko yang tinggi.

Sementara warga sipil bukanlah orang-orang terlatih seperti para anggota TNI.

“Kalau saya, sebaiknya warga sipil tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan seperti itu. Risikonya terlalu tinggi, dan mereka bukan orang yang terlatih,” tegas Dedi.

Dedi menambahkan, meski warga sipil mengklaim mereka sudah terlatih sekalipun, Dedi menegaskan penanganan amunisi ini jelas bukan tanggung jawab warga sipil.

Sehingga lebih baik dilakukan seluruhnya di ranah militer.

“Pekerjaan itu berada di ranah militer, bukan sipil,” imbuhnya.

Baca juga: Bukan Pemulung, 9 Warga Sipil Korban Ledakan Amunisi Garut Jadi Buruh Buka Selongsong yang Dibayar

Warga Akui Jadi Buruh Buka Selongsong, Dibayar Rp 150 Ribu Sehari

Sementara itu, Agus, seorang warga yang selamat dari ledakan di Garut tersebut mengaku selama ini bekerja sebagai buruh untuk membuka selongsong.

Setiap harinya, Agus bersama warga lainnya dibayar Rp 150 ribu per hari.

"Kami jadi buruh pak, buruh buka selongsong, per hari dibayar Rp 150 ribu," ungkap Agus.

Selama menjadi buruh, Agus biasanya bekerja hingga belasan hari.

Lamanya warga bekerja biasanya tergantung pada datangnya barang yang akan dimusnahkan.

Tak hanya mendapat upah dari membuka selongsong amunisi saja, biasanya Agus juga bisa mendapat uang dari menjual rongsokan dari sisa-sisa pemusnahan amunisi.

"Kadang Rp 50 ribu kadang Rp 100 ribu, ada iya (pengepulnya)," ucap Agus.

Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai tragedi ledakan pemusnahan amunisi di Garut harus mendapat perhatian serius dari para petinggi TNI, termasuk oleh Panglima TNI.

Pasalnya ledakan tersebut telah menghilangkan nyawa empat anggota TNI dan sembilan warga sipil.

Untuk itu Sukamta mendesak adanya penjelasan yang gamblang dari TNI, terutama terkait adanya warga sipil yang menjadi korban.

"Saya harapkan ada penjelasan yang gamblang dari pihak TNI terkait dengan korban sipil di lokasi pemusnahan," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa, (13/5/2025).

Baca juga: Bukan dari Amunisi Kedaluwarsa, Dudung Abdurachman Ungkap Penyebab Sebenarnya Ledakan di Garut

Sukamta menilai, ledakan amunisi ini tak hanya terjadi di Garut, ada beberapa kasus serupa yang juga menyebabkan korban jiwa.

Di antaranya terdapat truk amunisi TNI AD yang meledak di Tol Gempol hingga menyebabkan satu anggota tewas.

Setahun yang lalu, ada juga ledakan di gudang amunisi TNI di Gunung Putri, Bogor. 

"Ini mestinya jadi perhatian serius Panglima TNI dan jajarannya, karena tingkat risikonya sangat tinggi," tegas Sukamta.

Lebih lanjut Sukamta juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap SOP penyimpanan hingga pemusnahan amunisi.

"Karena amunisi atau bahan peledak kedaluwarsa mengalami degradasi, pembusukan, dan kerusakan struktural, yang membuatnya lebih tidak stabil dan rentan terhadap ledakan spontan," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Imbas Ledakan Amunisi Kadaluwarsa di Garut, Dedi Mulyadi Minta Warga Sipil Tak Dilibatkan Lagi

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram