PSI Gelar Pemilu Raya untuk Pilih Ketua Umum Baru, Giring dan Kaesang Boleh Daftar, Jokowi Didoakan

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menggelar Pemilu Raya yang merupakan forum untuk memilih ketua umum di mana Kaesang dan Jokowi berpeluang untuk mendaftar.

Dalam persyaratan yang untuk mendaftar menjadi Ketua Umum PSI yang baru, tidak ada syarat berapa lama menjadi kader.

Diketahui, saat ini Ketua Umum PSI dijabat Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi.

Pembukaan pendaftaran calon Ketua Umum PSI sudah digelar sejak Selasa (13/5/2025).

Baca juga: Prabowo Didesak Ganti Wapres Gibran oleh Sejumlah Purnawirawan TNI, PSI Pasang Badan

Jokowi Didoakan

Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman menjelaskan bahwa syarat terpenting pendaftaran adalah calon harus berstatus kader dan memegang kartu tanda anggota (KTA) PSI.

"Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas," ujar Andy dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan bahwa PSI membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa pun yang memiliki visi dan misi sejalan dengan PSI.

"Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. 

Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI, dan itu ditunjukkan dengan kesediaan menjadi anggota PSI," ujar Andy di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (13/5/2025). 

Selain itu, terdapat dua syarat utama untuk mendaftar sebagai calon ketua umum PSI, yakni didukung minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

"Ada dua syarat. Yang pertama, harus mendapatkan minimal lima dukungan DPW. Kalau di PSI itu DPW di tingkat provinsi.

Kemudian, di tingkat kabupaten/kota itu minimal 20 DPD. Enggak boleh kurang, tapi boleh lebih," ujar Andy.

PSI sendiri berdiri pada 16 November 2014 dengan tiga tokoh utama, yakni Raja Juli Antoni, Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka.

Baca juga: Forum Purnawirawan TNI Ingin Wapres Gibran Diganti, PSI: Siapa Pun Tidak Boleh Menekan MPR

Dalam laman resminya, PSI lahir dari kesadaran bahwa politik adalah sebuah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang.

"Kami ingin mendekatkan kembali politik dengan nilai-nilai kebajikan agar lahir negarawan yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan sekadar kepentingan pribadi politik jangka pendek," tertulis dalam laman resmi PSI seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Mantan Ketua Umum bisa Daftar

“Apakah mantan ketua umum bisa mencalonkan diri? Boleh. Yang paling penting adalah mendapatkan syarat dukungan minimal, ya, termasuk juga Mas Kaesang.

Dan apakah Mas Kaesang akan mencalonkan diri kembali? Nanti kita tanyakan kepada Mas Kaesang," ujar Andy seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Dengan demikian, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha hingga Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie berpeluang untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI.

Akui Terinspirasi Jokowi 

PSI mengakui bahwa sistem pemilihan ketua umum (ketum) baru partainya yang akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya terinspirasi dari gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran bakal calon ketum di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

“Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box,” kata Andy.

“Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi? Ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI,” sambungnya.

Menurut Andy, Jokowi dalam sejumlah pertemuan kerap menyinggung pentingnya membangun partai yang “super terbuka”, termasuk dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya.

PSI kemudian mulai mengkaji praktik serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa partai-partai yang digerakkan oleh anak muda telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut.

Andy mencontohkan partai Podemos di Spanyol hingga Five Star Movement di Italia. Partai-partai tersebut bahkan telah menggunakan sistem e-voting dalam proses pemilihan ketua umum mereka.

Baca juga: Menhut Raja Juli Tempatkan 11 Kader PSI di OMO FOLU, Dapat Honor Puluhan Juta, Sebut Tak Pakai APBN

“Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung, kami di internal mulai melihat-lihat. Di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan?” ungkap Andy.

“Ternyata benar, di banyak tempat di dunia ini, partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini,” sambungnya.

Andy pun menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari transformasi PSI menjadi partai yang super terbuka, atau yang mereka sebut sebagai “partai Tbk”, yakni partai milik anggota, bukan milik elite. 

“Kalau ditanya kenapa PSI memilih jalan seperti ini, ini adalah salah satu langkah kami untuk mulai menjadi apa yang kami sebut sebagai partai super terbuka, partai super TBK,” kata Andy.

Atas dasar itu, kata Andy, pemilu raya ini adalah upaya PSI untuk membangun tradisi politik baru yang lebih terbuka dan partisipatif.

Sebab, sistem ini memungkinkan seluruh anggota partai memiliki hak yang sama dalam memilih ketua umum secara langsung.

Di samping itu, sistem pemilu raya ini juga merupakan bentuk adaptasi PSI terhadap semangat zaman, terutama tuntutan anak muda yang ingin lebih dilibatkan dalam proses politik.

“Kalau kata orang, anak-anak muda itu ingin kalau misalnya terlibat di politik, ya mereka harus betul-betul dilibatkan dalam prosesnya, antara lain dalam proses pemilihan calon ketua umum,” jelas Andy.

Andy berharap sistem yang diterapkan ini dapat memperkuat proses demokratisasi internal partai, sekaligus membangun semangat baru di kalangan kader.

“Kami berharap ini akan memberikan kontribusi, tradisi baru, dan juga semangat baru di internal kami,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, istilah “Super TBK” pertama kali disebutkan Jokowi saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025 lalu.

Kala itu, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elite.

"Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK (terbuka). (Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya," kata Jokowi.

Istilah TBK sering digunakan dalam dunia bisnis, khususnya pada perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik.

Konsep ini ingin diterapkan Jokowi ke dalam dunia politik, di mana semua anggota partai memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan.

Beberapa pekan setelah wacana tersebut mencuat, Jokowi mengungkapkan bahwa idenya telah diakomodasi oleh PSI. 

“Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi pada Kamis (6/3/2025) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Ia menyebut bahwa konsep Partai Super TBK memiliki kesamaan dengan sistem yang diterapkan PSI, meskipun ada sedikit modifikasi.

“Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.

Salah satu aspek utama dari Partai Super TBK yang diungkapkan Jokowi adalah sistem pemilihan ketua partai yang dilakukan secara langsung oleh semua anggota.

Hal ini bertujuan agar partai benar-benar menjadi milik bersama. “Ini kan gagasan. Kemudian sudah disambar oleh partai lain,” ujarnya.

Jokowi juga berharap sistem ini dapat diadopsi oleh partai-partai lain di Indonesia.

“Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi Bukan Oposisi, PSI Sebut Wajar Jika Didatangi Menteri Prabowo

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram