Dana Transfer Dipangkas Besar-besaran, Gubernur Khofifah Pasang Badan Lindungi Bansos Warga Jatim

TRIBUNKALTIM.CO, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memastikan bahwa program Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga pada tahun anggaran 2026 tidak akan terpengaruh oleh kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani, mengungkapkan kepastian tersebut setelah mendapat arahan langsung dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

"Ibu Gubernur Khofifah dalam rapat terakhir memastikan bansos tetap jalan, dan tidak boleh ada perubahan baik jumlah penerima maupun indeksnya (besaran)," kata Restu, Selasa (28/10/2025).

Bansos dianggap sangat krusial karena merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Jatim, selain menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Pemotongan TKD Tak Pengaruhi Layanan JKN di Balikpapan

Rincian Program Bansos yang Tetap dipertahankan

Program-program Bansos yang dipastikan tetap berjalan tanpa pengurangan meliputi:

Program Bansos Jumlah Penerima (Estimasi) Besaran Bantuan (per Tahun)
Tahap Pencairan PKH Plus (Lansia) 53.750 orang Rp 2.000.000 (uang tunai)

4 tahap ASPD (Penyandang Disabilitas) 47.100 orang
Rp 3.600.000

4 tahap KIP Jawara
(Data tidak disebutkan)
(Data tidak disebutkan)

Selain itu, insentif bagi pilar sosial yang merupakan ujung tombak pendampingan masyarakat juga tetap dipertahankan, dengan rincian:

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): Rp 500.000 per bulan.

Pendamping PKH: Rp 300.000 per bulan.

Taruna Siaga Bencana (Tagana): Rp 250.000 per bulan.

Anggaran Dinsos Dipangkas, Total TKD Jatim Anjlok

Meskipun dana Bansos diselamatkan, Dinsos Jatim mengakui bahwa anggaran dinas mereka secara keseluruhan terdampak.

Baca juga: Pemkab Berau Pastikan Tunjangan ASN Tak Terpangkas Meski TKD Turun 60 Persen