Temui Demonstran, DPRD Balikpapan Bantah Kemarahan saat RDP dengan Pertamina Cuma Sandiwara

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan turun menemui Aliansi Kota Minyak yang melakukan demo, Rabu (21/5/2025).

Audiensi yang berlangsung selama lebih dari satu jam ini dihadiri sejumlah anggota DPRD seperti Wakil Ketua DPRD Suyono, Ketua Komisi IV Gasali, hingga perwakilan Komisi II DPRD.

Mereka duduk bersama pengunjuk rasa di pelataran trotoar depan Kantor DPRD Balikpapan.

DPRD Balikpapan mengklaim bahwa awalnya lebih banyak anggota dewan yang hadir, namun sebagian telah pulang karena mengira massa batal datang.

Baca juga: BREAKING NEWS: Balikpapan Krisis Pertamax, Aliansi Kota Minyak Pasang Spanduk Protes Ukuran Besar

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri dalam audiensi bersama perwakilan demonstran mengungkapkan, kemarahan DPRD dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga bukanlah sandiwara seperti yang dituding sejumlah warganet.

Ia membantah keras anggapan bahwa pertemuan tersebut hanya formalitas tanpa hasil nyata.

“Saya katakan tidak, sama sekali tidak ada sandiwara. Kami marah, karena yang kami undang tidak hadir. Kami ingin bertemu General Manager, bukan orang yang tidak berkompeten,” tegas Alwi.

Ia menceritakan betapa sulitnya mendatangkan pimpinan Pertamina Patra Niaga dalam forum resmi DPRD.

Menurutnya, jajaran Pertamina terkesan enggan merespons undangan legislatif. 

Bahkan, upaya mengundang General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexander, butuh negosiasi alot.

“Saya bilang ke beliau, cukup lima menit saja. Kalau saya bilang lama, pasti tidak datang. Alhamdulillah, akhirnya hadir juga, dan kita RDP sampai dua jam lebih,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Alwi Al Qodri menegaskan bahwa sebagian besar poin telah dibahas dan dicapai dalam RDP bersama Alexander.

Baca juga: Penjualan Pertalite di SPBU Gunung Guntur Balikpapan Alami Peningkatan saat Kelangkaan Pertamax

Ia mengungkapkan bahwa forum resmi DPRD telah menghasilkan tujuh butir keputusan yang disepakati bersama antara pihak legislatif dan manajemen Pertamina, termasuk tandatangan dari General Manager Alexander.

Menurut Alwi, kesepakatan ini menjadi langkah penting DPRD dalam menekan tanggung jawab Pertamina secara langsung.

Ia menyatakan tidak akan segan mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN untuk mengganti pejabat yang tidak kompeten jika masalah tak kunjung tuntas.