Hadiri Undangan dari UCLG ASPAC, Samarinda Jadi Kota Percontohan Ketahanan Iklim

Program pengendalian banjir, lanjutnya, menjadi salah satu prioritas yang hingga kini masih berlangsung.

Namun, ia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. 

“APBD kita tidak hanya membiayai banjir, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi anomali iklim.

Misalnya, musim hujan yang justru kering, atau suhu laut yang naik 2–3 derajat yang berpotensi memicu badai siklon.

“Perlakuan kita terhadap bumi ini harus diubah. Perilaku kita terhadap sampah, lingkungan, semua harus diperbaiki. Program pengendalian banjir tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa upaya seperti pengerukan sedimentasi, pembuatan pintu air, normalisasi sungai hingga pembenahan DAS sudah dilakukan.

Namun, jika tidak diiringi dengan kebijakan lingkungan yang tegas, seperti penghentian tambang dan pengupasan lahan di hulu, maka sedimentasi akan terus berulang.

"Kita tidak bisa egois. Misal ini tanah saya lalu semaunya menebang pohon. Seperti di Jalan Belimau, Lempake, pohon aren ditebang, akhirnya longsor dan menelan korban jiwa. Ini seharusnya diatur tidak hanya dalam tata ruang, tapi juga harus selaras dengan perilaku masyarakat," katanya.

Lebih jauh Andi Harun mengajak agar seluruh daerah di Kalimantan Timur memperkuat kolaborasi dalam menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, agenda ketahanan iklim tidak bisa hanya bersifat lokal, tapi harus menjadi gerakan kolektif lintas wilayah.

“Forum itu menyimpulkan bahwa dunia global tidak bisa menghindari perubahan iklim. Maka kita semua, se-Indonesia, harus mewujudkan kota yang berketahanan iklim, baik saat curah hujan tinggi maupun saat kekeringan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan pentingnya transisi dari pendekatan reaktif menjadi proaktif.