Berita Nasional Terkini
Respons Bahlil Lahadalia soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran
Bahlil mengatakan terkait reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Ia meminta untuk tidak menanyakan hal yang di luar kewenangannya.
lihat foto
"Kan kita tak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan, modalnya dia udah pastikan harus diambil. Walaupun APBN makin kecil," ujarnya.
Ia bahkan menyebut adanya kekecewaan sejumlah menteri terhadap Presiden Prabowo akibat kebijakan efisiensi anggaran negara.
Rocky menyebut ini sebagai momentum yang tepat bagi presiden untuk menata ulang pemerintahan.
"Karena banyak menteri yang kecewa pada Prabowo kan, karena enggak bisa merampok APBN lagi, diefisiensikan. Ini momentum pada presiden untuk memulai era baru," ucap Rocky.
Desakan reshuffle kabinet dari Rocky Gerung mencuat di tengah dinamika awal pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai menyusun prioritas kebijakan.
Wacana perombakan kabinet pun menjadi sorotan publik, terutama terkait keberlanjutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola anggaran negara.
Co-Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, menyebut kondisi perekonomian saat ini ibarat kapal yang oleng di tengah badai.
Ia menyoroti lemahnya kinerja perdagangan, merosotnya industri manufaktur, serta derasnya arus impor ilegal yang memukul sektor riil.
“Kinerja perdagangan memburuk, industri manufaktur melemah, dan banjir impor ilegal kian memukul sektor riil,” ujar Sutisna dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).
Ia juga menilai, kebijakan perdagangan yang longgar telah memperparah defisit sektor migas, dan secara substansial menjauhkan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
"Reshuffle kabinet bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban untuk menyelamatkan kapal bangsa agar tak karam oleh gelombang globalisasi," tambahnya.
Sepanjang tahun 2024, pasar domestik dibanjiri barang impor ilegal, yang diperparah oleh kebijakan Kementerian Perdagangan melalui Permendag Nomor 3 dan 7 Tahun 2024.
Aturan tersebut dinilai terlalu longgar dan merugikan pelaku industri lokal, termasuk pelaku UMKM, yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga murah.
“Demokrasi ekonomi kini terkubur di bawah dominasi importir. Rakyat kecil menanggung beban. Ini krisis keadilan pasar,” ujar Sutisna.
Dalam wacana reshuffle, nama mantan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mencuat sebagai calon kuat Menteri Perdagangan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.