Menguak Potensi Karbon Biru di Kawasan Konservasi Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui Program Koralestari menyelenggarakan Lokakarya Hasil Studi Kelayakan Awal Nilai Ekonomi Karbon Biru di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS), Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Lokakarya ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk melindungi ekosistem pesisir dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui pelestarian ekosistem karbon biru. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (20/5/2025) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

KKP3K-KDPS yang terletak di Bentang Laut Sulu Sulawesi dengan total luas 285.548,95 hektare adalah kawasan yang kaya keanekaragaman hayati laut dan pesisir.

Kawasan ini dikenal sebagai jalur migrasi biota laut penting dan wilayah perikanan bernilai ekonomis tinggi.

Baca juga: Dilirik Daerah Lain, Kaltim Buka Rahasia Sukses Perdagangkan Karbon

Kawasan ini juga memiliki hutan mangrove seluas 17.704 hektare dan padang lamun seluas 1.808 hektare.

Wilayah ini juga menjadi habitat bagi setidaknya 397 spesies, termasuk 162 spesies yang diklasifikasikan sebagai Nilai Konservasi Tinggi (NKT), seperti burung, mamalia, terumbu karang, dan ikan yang terancam punah.

Melihat fakta-fakta ini, maka penting untuk mengelolanya secara kemitraan dan berkelanjutan.

Salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah terkait potensi karbon biru.

Karbon biru adalah karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove dan padang lamun.

Baca juga: Pemkab Berau Miliki Ekosistem Mangrove 86.043 Hektar, YKAN Dukung Pentingnya Kawasan Mangrove

Untuk mendukung pembiayaan konservasi, YKAN bersama para mitra melakukan studi kelayakan awal guna menilai potensi nilai ekonomi karbon berdasarkan standar yang ada.

Dari hasil studi menunjukkan bahwa potensi ekosistem karbon biru di KKP3K-KDPS memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. 

Dari hasil studi menunjukkan bahwa aksi melalui upaya perlindungan dan rehabilitasi karbon biru di KKP3K-KDPS berpotensi mereduksi emisi sebesar 72.505 ton CO2e per tahun.

Terkait nilai ekonomi karbon, potensi tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

"KKP3K-KDPS memiliki nilai penting untuk mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati dan inisiatif ini mencerminkan komitmen kami terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan melalui inovasi, sains, dan kolaborasi," terang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur, Irhan Hukmaidy, melalui siaran pers yang diterima TribunKaltim.co.

"Pengelolaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dari sektor karbon hijau dan karbon biru penting adanya. Oleh karena itu, dari hasil studi dan pemanfaatan karbon biru nantinya harus menghasilkan strategi dan aksi mitigasi perubahan iklim untuk Provinsi Kalimantan Timur." 

"Kami memberikan apresiasi kepada YKAN dan mitra yang telah melakukan studi ini, sehingga berguna untuk basis data potensi karbon, keanekaragaman hayati, dan strategi pengembangan nilai ekonomi karbon biru nantinya."

"Harapan kami ekosistem karbon biru tetap terjaga dan juga bisa melindungi khususnya wilayah pantai, menjadi wilayah penyangga, mencegah erosi dan bencana alam di Provinsi Kalimantan Timur.

"Secara kolaboratif dari upaya ini dapat dihasilkan hal terbaik dalam pengembangan dan pemanfaatan ekonomi karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim dan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya," tutur Irhan.

Baca juga: Peringati Hari Lahan Basah Sedunia, YKAN Tekankan Pentingnya Mangrove dan Ketahanan Wilayah Pesisir

Lebih lanjut, Irhan menyampaikan bahwa untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan KKP3K-KDPS, saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas sebagai unit pengelola KKP3K-KDPS sedang berproses menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Harapannya potensi karbon biru ini juga akan mendukung unit pengelola dalam mencapai tujuan pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi dan pengelolaan ekosistem mangrove dan lahan basah.

"Hasil studi yang dilakukan YKAN dan mitra merupakan dasar dari perencanaan yang baik. Rencana pengembangan proyek karbon biru di KKP3K-KDPS relevan dengan target pemerintah terkait ekonomi biru dan Nationally Determined Contribution (NDC) 2030. Dalam hal ini memberi legitimasi hukum untuk pengembangan skema karbon biru berbasis kawasan konservasi," kata Leny Dwihastuty dari Direktorat Konservasi Ekosistem, KKP pada kesempatan tersebut. 

"Selain itu, posisi KKP3K-KDPS sebagai ekosistem dengan nilai biodiversitas tinggi berpotensi menghasilkan nilai ekonomi karbon yang premium. Namun perlu dipastikan aktivitas pemanfaatan karbon biru tidak mengurangi nilai konservasi kawasan, tetapi justru memperkuatnya melalui restorasi mangrove dan lamun."

"Dorong agar hasil karbon dimanfaatkan juga untuk pendanaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai bagian dari benefit-sharing," terang Leny. 

Dukungan untuk keberlanjutan

Karbon biru adalah aset berharga yang dimiliki KKP3K-KDPS.

Dengan strategi konservasi keanekaragaman hayati yang terintegrasi, didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan,  dapat menghasilkan manfaat ekologis dan sosial-ekonomi jangka panjang.

"Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan di KKP3K-KDPS dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan kemitraan. Kolaborasi para pihak menjadi kunci kesuksesan pengelolaan KKP3K-KDPS," terang Manajer Senior YKAN Provinsi Kalimantan Timur, Niel Makinuddin.

"Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekosistem, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat mata pencaharian masyarakat, khususnya di desa-desa yang bergantung pada ekosistem mangrove," tambah Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman. 

"Melalui pelaksanaan Program Koralestari yang didukung oleh Global Fund for Coral Reefs (GFCR), saat ini YKAN berupaya mendukung munculnya sumber-sumber pendanaan inovatif untuk konservasi dan restorasi terumbu karang di Indonesia, yang bertumpu pada pendanaan mandiri, termasuk dari potensi karbon biru," pungkas Ilman.

Tentang YKAN

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014.

YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non konfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.ykan.or.id. 

Tentang Koralestari

Koralestari bertujuan membantu mengatasi kurangnya pendanaan terkait konservasi dan restorasi terumbu karang melalui skema pendanaan inovatif dan investasi ke usaha-usaha yang ramah terumbu karang.

Solusi pendanaan inovatif ini meliputi karbon biru, asuransi terumbu karang, pendanaan mandiri kawasan konservasi perairan melalui BLUD, pengembangan komoditas berkelanjutan, dan pembentukan fasilitas pendanaan usaha berbasis masyarakat.

Program ini berlangsung dari tahun 2024 hingga 2029 dengan lokasi  di Laut Sawu, Provinsi Nusat Tenggara Timur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. (*)