Isu Haji Isam Ambil Alih PPP Mencuat, DPW Kaltim: Belum Ada Respon Serius dari Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Isu mengenai tokoh pengusaha asal Kalimantan Selatan, Haji Isam, yang disebut-sebut tertarik untuk mengambil alih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai ramai diperbincangkan di kalangan internal partai.

Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian atau respon resmi dari struktur partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Timur, Leny Marlina, mengakui bahwa isu tersebut memang sudah terdengar di sejumlah wilayah.

"Kalo itu sih udah ramai ya diperbincangkan tapi sampai dengan hari ini belum secara keseluruhan sih wilayah-wilayah itu berbincang masalah itu," ujar Leny saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Senin (26/5/2025) malam.

Baca juga: PPP Kaltim Belum Ajukan Nama Jelang Muktamar, Tokoh Sulawesi dan Kalimantan Mulai Mengemuka

Menurut Leny, munculnya nama Haji Isam sebagai pihak yang disebut-sebut ingin mengambil alih PPP memang menjadi bahan pembicaraan di sejumlah kalangan.

Namun, sebagai sekretaris wilayah, dirinya lebih berperan dalam hal administrasi, sementara urusan strategis seperti lobi politik atau akuisisi lebih menjadi ranah ketua wilayah dan pengurus pusat.

Ia menyebut, sempat ada pertemuan yang melibatkan tokoh-tokoh penting partai di Sulawesi Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PPP Muhammad Amir Uskara dan Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP, Haji Marliono.

Namun, belum ada sinyal resmi mengenai arah kepemimpinan partai yang mengaitkan langsung nama Haji Isam.

Baca juga: Blak-blakan Gus Rommy tak Bantah Isu Haji Isam Akuisisi PPP, Cek Daftar Calon Ketum PPP

"Tapi respon secara kuat dari teman-teman wilayah sih belum kayaknya," tambahnya.

Meski PPP tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah ini tetap eksis dan masih memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku sejak didirikan pada tahun 1973.

Oleh karena itu, PPP bukan partai baru yang sekadar ingin dibentuk untuk Pemilu 2029, melainkan partai bersejarah dengan mekanisme internal yang ketat.

Salah satu syarat dasar dalam AD/ART yang masih berlaku adalah bahwa seseorang yang ingin menjadi pengurus harus pernah menjadi kader partai, memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), dan minimal pernah menjabat dalam satu periode kepengurusan, baik di tubuh induk partai maupun sayapnya.

Baca juga: Respons Mensos Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Gus Ipul: Nama Saya Selalu Muncul Jelang Muktamar

"Itu syarat-syarat dasar yang ada di dalam ADR. Sebagian wilayah itu menginginkan ada perubahan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada muktamar yang akan datang,"jelas Leny.

Wacana perubahan AD/ART yang memungkinkan tokoh eksternal – yang belum pernah menjabat dalam struktur partai – untuk memimpin PPP, menurut Leny, masih menjadi harapan sebagian wilayah. Namun realisasinya akan sangat tergantung pada hasil keputusan peserta muktamar nanti.

Saat ditanya apakah nama Haji Isam sudah terdengar sampai ke pengurus DPW Kaltim, Leny memberikan klarifikasi.