PPP Kaltim Fokus Pembenahan Internal Sambil Menunggu Jadwal Muktamar Nasional

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aktivitas di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan  Kalimantan Timur (PPP Kaltim) masih berjalan normal seperti hari-hari biasa. 

Belum terlihat ada kegiatan berskala besar dalam waktu dekat, mengingat seluruh struktur partai di daerah masih fokus pada proses konsolidasi pasca-tidak lolosnya PPP ke parlemen nasional pada Pemilu 2024.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kaltim, Leny Marlina, mengungkapkan bahwa saat ini partai sedang dalam masa pembenahan internal sebagai bentuk evaluasi menyeluruh dari hasil pemilu lalu.

“Normal-normal saja, belum ada apa-apa. Lagi pembenahan aja sih setelah tidak masuknya PPP di parliamentary threshold secara nasional,” ujarnya kepada TribunKaltim.co pada Senin (26/5/2025).

Baca juga: PPP Kaltim Menanti Kepastian Pengurus Pusat dalam Muktamar, Mencari Calon Ketua Umum

Ia menambahkan bahwa pembenahan ini dilakukan sambil menunggu kepastian jadwal pelaksanaan muktamar dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. 

Hingga kini, DPP PPP masih dalam proses menyusun dan menggodok tata tertib (tatib) yang menjadi acuan resmi pelaksanaan muktamar.

“Jadi pembenahan secara internal aja yang kita lakukan pada saat ini,” tambah Leny.

Dalam struktur organisasi PPP, muktamar merupakan forum tertinggi yang menjadi ajang penetapan arah kebijakan serta pemilihan kepemimpinan pusat partai. 

Oleh karena itu, seluruh DPW dan DPC se-Indonesia wajib mempersiapkan diri, termasuk DPW PPP Kaltim yang bertugas mengakomodasi 10 DPC kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur. 

Leny menjelaskan bahwa biasanya nama-nama calon yang akan diusulkan untuk mewakili Kalimantan Timur dalam muktamar akan muncul satu bulan sebelum pelaksanaannya. 

Baca juga: Isu Haji Isam Ambil Alih PPP Mencuat, DPW Kaltim: Belum Ada Respon Serius dari Daerah

Jika diasumsikan muktamar berlangsung pada Agustus, maka bulan Juli sudah menjadi momentum penting untuk mulai menyusun dan menyaring calon.

“Sudah, seharusnya Juli itu sudah muncul namanya,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa proses penentuan calon tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh DPW.

Semua usulan harus melalui proses komunikasi dan diskusi bersama dengan DPC agar keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi seluruh struktur partai di daerah.

“Jadi wilayah tidak bisa juga membawa maunya sendiri, kita juga harus mendengarkan teman-teman DPC dan keinginan-keinginannya mereka seperti apa ke depan,” ungkapnya. (*)