Walikota Neni Klaim Bontang jadi Kota Pertama di Kaltim, Sukses Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengklaim sebagai daerah pertama di Kalimantan Timur yang berhasil menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol atau zero miskin ekstrem.

Capaian tersebut diumumkan secara resmi Walikota Bontang, Neni Moerniaeni dalam kegiatan Kick Off Zero Miskin Ekstrem yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (28/5/2025).

Menurutnya keberhasilan ini menjadi salah satu capaian target dalam masa kerja 100 hari pertama pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Agus Haris.

"Belum genap 100 hari, kita bisa buktikan bahwa kemiskinan ekstrem bisa dihapuskan. Ini adalah bentuk keseriusan kami menjalankan program nasional dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Neni Moerniaeni.

Baca juga: Walikota Bontang Neni Moerniaeni Ultimatum Seluruh Lurah untuk Bekerja Maksimal Tekan Stunting

Ia menjelaskan berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, jumlah warga Bontang yang masuk kategori miskin ekstrem pada awal tahun 2024 mencapai 387 Kepala Keluarga (KK) atau 1.647 jiwa.

Seiring berjalannya waktu, berbagai intervensi dilakukan, mulai dari validasi data ulang, penyaluran bantuan, hingga pelibatan perusahaan dan lembaga zakat.

Pada pertengahan tahun 2024, angka tersebut turun menjadi 42 KK (149 jiwa), lalu kembali ditekan menjadi 30 KK (106 jiwa) pada Februari 2025.

Hingga April 2025, tinggal tersisa 5 KK (21 jiwa), dan akhirnya dinyatakan tuntas pada akhir Mei.

Neni mengungkapkan pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi juga menggandeng perusahaan, lembaga zakat, dan organisasi masyarakat untuk membantu melalui berbagai skema bantuan seperti modal usaha, pelatihan, hingga pendampingan.

Baca juga: 3 Rumah Jabatan Baru Bakal Dibangun di Bontang, Neni Moerniaeni Ungkap Lokasi Lama Akan jadi RTH

Sebagai bentuk kelanjutan program pengentasan kemiskinan, Pemkot Bontang juga menyiapkan skema insentif tunai sebesar Rp300 ribu per jiwa untuk sekitar 8.000 warga miskin.

"Kalau dalam satu rumah ada empat orang, mereka bisa menerima Rp1,2 juta. Harapannya bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau memulai usaha," kata Neni Moerniaeni.

Program Jangka Panjang

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Toetoek Pribadi Ekowati menjelaskan, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim lintas sektor.

Penanganan dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari validasi data tingkat RT, koordinasi dengan mitra, dan pemantauan progres program jangka panjang.

"Agar tidak ada KK baru yang masuk kategori miskin ekstrem," terangnya. (*)