Hasil Survei Indikator 100 Hari Kerja 6 Gubernur di Jawa: Dedi Mulyadi Hampir Sempurna!

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah hasil survei indikator 100 hari kerja 6 Gubernur di Jawa, Dedi Mulyadi hampir sempurna.

Ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi yang paling mendapat apresiasi publik.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meraih angka kepuasan tertinggi yaitu 94,5 persen.

“KDM (Kang Dedi Mulyadi) mendapat apresiasi sangat tinggi karena aktif di masyarakat dan masif di media sosial. Ini menjelaskan kenapa banyak media meliput kegiatannya,” tutur Burhanuddin.

Burhanuddin menilai, tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi juga ditopang kemampuan politikus Partai Gerindra itu dalam memanfaatkan media sosial.

Baca juga: 7 Pernyataan Dedi Mulyadi soal Pendidikan Barak Militer, Program Lanjut Meski Ada yang Minta Setop

“Ia memiliki jutaan pengikut di berbagai platform, membuatnya lebih dekat dengan warga,” katanya.

Di urutan kedua, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendapat kepuasan publik sebesar 83,8 persen.

“Meskipun tidak aktif di media sosial, warga DIY cenderung enggan mengevaluasi rajanya secara negatif,” ucap Burhanuddin.

Kemudian, di posisi ketiga gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan kepuasan 75,3 persen.

“Khofifah dikenal petarung politik, tapi awareness atas program-programnya masih bisa ditingkatkan lewat media sosial,” ujar dia.

Sementara itu, di Jakarta, 60 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Pramono Anung. Namun, tingkat pengetahuan warga terhadap program-programnya tergolong rendah.

Hanya sepertiga yang mengetahui spesifik program Pramono-Rano, misalnya perpanjangan jam layanan perpustakaan.

Angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.

“Banyak warga tidak tahu program seperti pembukaan perpustakaan dengan jam operasional yang diperpanjang. Ini menunjukkan lemahnya sosialisasi,” kata Burhanuddin.

“Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di kantor Indikator Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).