Beda Respons PDIP dan Golkar Soal Pemakzulan Gibran Usai Forum Purnawirawan TNI Surati DPR

Ia menjelaskan, surat tersebut akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR sebagaimana prosedurnya sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945.

Baca juga: Usulan Pemakzulan Gibran sebagai Wapres dari Forum Purnawirawan TNI sudah Diteruskan ke Pimpinan DPR

Jika rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan proses pemakzulan sesuai Pasal 7A UUD 1945 dapat dimulai. 

"Karena setelahnya, DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak," jelasnya.

Tetapi, jika pada tahap awal rapat paripurna tersebut tidak disetujui, maka pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. 

"Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan tidak disetujui oleh 2/3 (anggota DPR), maka proses pemakzulan tidak dilanjutkan," sambung Andreas.

Berbeda dengan Andres, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai bahwa Gibran tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimakzulkan.

"Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan," kata Sarmuji, Selasa (4/6/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Pandangan ini ditegaskannya sebagai respons atas Forum Purnawirawan TNI yang menyurati DPR untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran.

Namun, ungkapnya, Fraksi Golkar tetap menerima surat itu dan akan mempelajarinya. 

Baca juga: Isi Surat Pemakzulan Gibran yang Dikirim Purnawirawan TNI ke DPR, Singgung Fufufafa dan Putusan MK

"Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "PDIP Apresiasi Purnawirawan TNI yang Kirim Surat Pemakzulan Gibran ke DPR: Bentuk Perhatian Senior"

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Golkar: Gibran Tak Lakukan Hal yang Bisa Menjadi Alasan Pemakzulan"

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram