Penyebab Satpol PP Tertibkan Kafe-kafe di 2 Jalan Samarinda, Harusnya Pedagang tak Paksakan Diri

Menurut Anis, Pemkot Samarinda bahkan sangat mendukung tumbuhnya ekonomi lokal.

Ia menyebut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 sebagai regulasi yang sudah mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil. 

“Kalau perekonomian Samarinda bagus kami juga senang, apalagi ada Perda Nomor 4 Tahun 2025 ini sudah mencakup keseluruhan,” katanya.

Baca juga: Langgar Surat Edaran Wali Kota, Satpol PP Samarinda Segel Tempat Biliar di Jalan Pangeran Antasari

Dalam pelaksanaannya, Anis menyebutkan bahwa Satpol PP tidak bekerja sendiri.

Sosialisasi mengenai aturan ketertiban umum dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan. 

“Kami juga sosialisasi lewat kelurahan dan camat, yang juga harus mensosialisasikan saat ada pertemuan dengan warganya terkait perda trantibum,” jelasnya.

Tidak Memaksakan Diri

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Anis Siswantini mengimbau agar pelaku usaha tidak memaksakan diri menggunakan ruang publik yang bukan peruntukannya untuk kegiatan komersial. 

“Karena memang tidak boleh berjualan di tempat yang bukan tempatnya, jadi mohon kerja samanya,” kata Anis.

Lebih jauh, Anis menepis anggapan bahwa penertiban dilakukan secara semena-mena.

Menurutnya, pendekatan humanis selalu dikedepankan, mulai dari imbauan lisan, penyampaian surat resmi, hingga langkah penertiban jika pelanggaran tetap berlangsung.

Baca juga: Gencarkan Penertiban Algaka, Satpol PP Samarinda Masih Sering Temukan yang Melanggar Perda

Ia menekankan bahwa tindakan tegas hanyalah langkah akhir dari proses yang panjang. 

“Penertiban itu hasil akhir. Sebelumnya pun ada proses panjang seperti imbauan secara persuasif dilakukan,” ujar Anis.

(TribunKaltim.co/Sintya)