Wagub Kaltim Seno Aji Duduk Bersila Bersama Mahasiswa, Jawab Langsung Kritik 100 Hari Kerja

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Seno Aji, mengambil langkah tak biasa dalam menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Mulawarman.

Di tengah panas terik dan kepulan asap dari ban terbakar, Seno duduk bersila di halaman kantor gubernur, berdialog langsung dengan massa aksi yang mengkritik kinerja 100 hari Pemerintahan Rudy Mas’ud – Seno Aji.

Aksi demonstrasi tersebut digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul), Rabu (4/6/2025).

Mereka mulai berdatangan sejak pukul 15.20 WITA dan bergantian menyuarakan tuntutan, mulai dari isu pendidikan, lingkungan, tambang ilegal, CSR pertambangan, hingga perlindungan masyarakat adat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tagih Janji 100 Hari Kerja, Aliansi Mahakam Demo di Depan Kantor Gubernur Kaltim

Sebagai bentuk protes, mahasiswa membakar tiga ban motor di depan gerbang Kantor Gubernur Kaltim.

Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi menjadi latar dramatis aksi orasi mereka, sementara aparat dari Satpol PP dan kepolisian berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

Sekitar pukul 16.20 WITA, Wakil Gubernur Seno Aji tiba dan langsung menemui mahasiswa.

Awalnya massa diarahkan untuk berdialog di dalam gedung, namun mahasiswa meminta agar audiensi dilakukan secara terbuka.

Baca juga: Respon Pemprov Kaltim soal Tambang Ilegal saat Demo 100 Hari Kerja di Kantor Gubernur

Seno menyetujui permintaan itu dan duduk bersila bersama para pendemo di pelataran kantor gubernur.

Meski di bawah terik matahari, dialog tetap berlangsung dalam suasana tenang dan terbuka.

Dalam kesempatan itu, Seno menyampaikan apresiasinya terhadap kritik mahasiswa, dan berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan.

"Dan tentu saja ini juga menjadi tanggung jawab kita. Walaupun tanpa demo pun kita juga akan selalu menyuarakan ini ke pusat," ujar Seno.

Baca juga: Walikota Bontang Neni Moerniaeni Harmonisasi Program 100 Hari Kerja, Berbuah Penghargaan

Salah satu isu utama yang dibahas adalah program pendidikan gratis yang menjadi prioritas Pemprov Kaltim.

Seno menyampaikan bahwa dasar hukum program ini telah rampung dan akan mulai dilaksanakan pada Juni–Juli 2025 untuk mahasiswa semester 1, serta Januari–Februari 2026 untuk mahasiswa semester 2 hingga 8.

"Insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa bersaing dengan sumber daya dari luar Kalimantan," ujarnya.

Terkait aktivitas tambang ilegal, Seno menyatakan bahwa dalam 100 hari kerja, Pemprov telah menerima 8 laporan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Baca juga: 100 Hari Kerja Rudy–Seno di Tengah Efisiensi APBD Kaltim, Refocusing Anggaran hingga Rp2,5 Triliun

Untuk memperluas partisipasi publik, layanan pelaporan dengan pemindaian barcode juga akan diterapkan di seluruh wilayah Kaltim.

"Kita ikuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya," tegasnya.

Mahasiswa juga mengkritisi rendahnya kontribusi CSR dari perusahaan tambang, yang baru mencapai Rp1.000 per ton.

Pemprov pun telah mengirim surat ke perusahaan untuk menaikkan kontribusi menjadi Rp2.000 per ton, agar anggaran CSR bisa meningkat hingga Rp1 triliun per tahun.

Baca juga: Wabup Paser Beberkan Program 100 Hari Kerja, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur 

"Kalau Rp2.000 per tahun maka setidaknya satu tahun kita akan mendapatkan Rp1 triliun anggaran," ujar Seno.

Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan sekolah, kampus, dan pemberian insentif kepada tenaga pendidik.

Menanggapi isu Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang minim di Samarinda, Seno menyatakan bahwa Pemprov siap membantu Pemkot dalam memperluas area RTH guna mencegah banjir.

"Nah kita perlu sama-sama mendorong dan kami juga pemerintah provinsi juga akan membantu pemerintah kota supaya memperbesar RTH dan juga bisa mengurangi bahaya banjir nanti ke depannya," katanya.

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih tak Miliki Program 100 Hari Kerja Usai Dilantik

Dalam hal perlindungan masyarakat adat, Seno menekankan pentingnya penghormatan atas hak-hak adat, termasuk ruang hidup dan wilayah tradisional.

Ia mencontohkan masyarakat adat di Paser yang telah menerima penghargaan Kalpataru.

Untuk kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara KT, Seno menyatakan bahwa sejak pekan pertama menjabat, Pemprov telah mengirim surat ke Menteri ESDM yang kini sedang ditindaklanjuti di tingkat pusat.

"Alhamdulillah dalam 100 hari kerja kita, minggu pertama yang lalu kita sudah menulis surat kepada Menteri SDM dibawa langsung oleh Pak Gubernur tanggal 15 April 2025 dan langsung ditindaklanjuti," ungkapnya.

Aksi dan audiensi berlangsung damai hingga menjelang petang, meninggalkan kesan kuat tentang pentingnya dialog langsung antara mahasiswa dan pemimpin daerah. (*)