100 Hari Rudy–Seno Dinilai Positif, DPRD Kaltim: Eksekusi Tunggu di 200 Hari

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Memasuki 100 hari masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud–Seno Aji, DPRD Kaltim menilai kinerja keduanya berjalan baik.

Meski belum terlihat banyak program konkret, DPRD menilai periode tersebut sebagai masa konsolidasi dan pemetaan arah kebijakan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy menilai, masa 100 hari bukan waktu yang mudah untuk menyelesaikan persoalan krusial daerah.

Ia menyebut periode ini sebagai pondasi awal yang memang perlu waktu.

“Bahwa belum menggembirakan di 100 hari, kan masih menyusun arah kebijakannya, maka kita lihat 200 hari, kalau tidak bagus juga, kita lihat juga 300 hari. Gubernur dan wakil gubernur masih menyiapkan pondasi. Ini bukan soal lambat atau cepat, tapi soal bagaimana membangun arah kebijakan yang kuat untuk jangka panjang,” kata politikus Gerindra tersebut, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Wagub Kaltim Seno Aji Duduk Bersila Bersama Mahasiswa, Jawab Langsung Kritik 100 Hari Kerja

Salah satu yang menjadi sorotan DPRD adalah pendekatan terhadap kebijakan pendidikan gratis.

Meski belum sepenuhnya berjalan, Agus menilai komitmen pemerintah sudah menunjukkan sinyal positif.

“Misalnya program pendidikan gratis, ini bukan hal yang sederhana. Kita tidak bisa menuntut semuanya langsung terlihat. Harus dibangun dulu sistemnya, regulasinya, dan tentu saja kesiapan anggarannya. Yang penting sekarang sudah ada pondasinya,” tegasnya.

Menurutnya, realisasi program bisa mulai terlihat saat memasuki 200 hari kerja.

Pada tahap ini, pemerintah provinsi diharapkan mulai masuk fase eksekusi dan menunjukkan hasil nyata.

Baca juga: Respon Pemprov Kaltim soal Tambang Ilegal saat Demo 100 Hari Kerja di Kantor Gubernur

“Memang menaruh fundamentalnya tidak mudah karena di masa transisi. Beda nanti 2026, kebijakan anggarannya full mereka. Sebenarnya telah disampaikan dan tinggal berjalan saja,” jelasnya.

DPRD Kaltim juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Agus menekankan, jika dalam 200 hari belum ada kemajuan berarti, maka perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam.

“Saya bilang baik (100 hari). Arahnya kebijakannya jelas dan mesti segera dijalankan ke depan. Artinya jika 200 hari belum berjalan, kurang (perlu evaluasi). Sehingga kita lihat 200 hari ini eksekusinya sampai sejauh mana,” ujarnya. 

Pemprov Kaltim Percepat “Gratispol”

Seiring evaluasi 100 hari kerja, Pemerintah Provinsi Kaltim terus mematangkan pelaksanaan program unggulan bertajuk Gratispol, meliputi pendidikan, kesehatan, rumah, internet, dan perjalanan ibadah gratis.