100 Hari Kinerja Gubernur Kaltim, Saatnya Bicara Data Bukan Prasangka

100 Hari Gubernur Kaltim, Saatnya Bicara Data Bukan Prasangka

Oleh: Andri Rifandi, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur

Di tengah sorotan publik yang begitu tajam terhadap kinerja awal Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Seno Aji Wakil Gubernur Kalimantan Timur, kita dihadapkan pada pilihan: apakah akan terus mempertajam kritik tanpa dasar, atau mulai membangun diskusi berbasis data dan harapan? 

Dalam 100 hari kerja pertama, pemerintah provinsi telah menunjukkan langkah-langkah konkret, yang pantas untuk diapresiasi sekaligus dikawal secara cerdas.

Baca juga: DPRD Kaltim Dukung Program Gratispol, Minta Segera Kepastian Teknis dan Payung Hukum

Isu yang menyebut bahwa program 100 hari kerja hanyalah “basa-basi politik” patut ditanggapi secara objektif.

Kritik memang perlu, tetapi sebaiknya dilandasi oleh fakta dan bukan asumsi.

Karena sesungguhnya, data-data capaian yang berhasil diraih menunjukkan bahwa program-program prioritas tersebut sedang dan terus bergerak menuju realisasi.

Pendidikan Gratis Bukan Janji tapi Realisasi Bertahap

Program pendidikan gratis yang menjadi bagian dari Gerakan Kaltim Gratis dan Berkualitas (Gratispol) telah mulai berjalan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk membebaskan biaya pendidikan jenjang SMA/SMK baik negeri maupun swasta, serta beasiswa S1 hingga S3.

Bahkan hingga Maret 2025, lebih dari 8.000 siswa telah terdata sebagai penerima awal dari target 80.000 siswa di seluruh Kalimantan Timur.

Ini bukan angka rekaan, melainkan proses nyata yang melibatkan tahapan administrasi, verifikasi, dan pembiayaan.

Program ini sangat penting, mengingat data BPS mencatat bahwa angka putus sekolah di Kaltim mencapai lebih dari 16.000 anak pada 2024.

Jika pemerintah dapat mengintervensi masalah ini dalam 100 hari pertama, maka ini bukanlah janji kosong, tetapi langkah preventif dan solutif.

Digitalisasi Desa, Internet Bukan Lagi Wacana

Salah satu titik capaian yang juga tak kalah penting adalah dimulainya distribusi akses internet di desa-desa terpencil, khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan Berau.

Ini menjadi simbol penting bahwa digitalisasi tak hanya berbicara soal kota, tetapi juga mencakup desa.

Baca juga: Anggota DPRD Berau Peri Kombong Berharap Program Gratispol Pemprov Kaltim Segera Diberlakukan

Langkah ini selaras dengan tujuan inklusi digital nasional. Pemerintah bahkan telah menggandeng penyedia layanan untuk menjamin akses internet yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis untuk pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital lokal.

Gratispol dari Slogan jadi Sistem

Delapan program unggulan yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam program 100 hari kerja, semuanya terkonsolidasi dalam kerangka Gratispol:

• Pendidikan gratis;
• Layanan kesehatan gratis;
• Wifi desa;
• Satu akses layanan publik (Sakti);
• Serta program umrah gratis bagi penjaga masjid.

Dana sekitar Rp1 triliun telah disiapkan dari hasil efisiensi APBD sebesar Rp2,5 triliun.

Artinya, ini bukan hanya soal program populis, tapi soal perencanaan dan keberanian menata ulang anggaran.

Kritik Sehat, Bukan Bising Tidak Berdasar

Sebagai bagian dari generasi intelektual muda, kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Timur memandang bahwa setiap program pemerintah perlu dikawal secara kritis, namun juga adil.

Kritik bukan berarti mencari celah untuk menjatuhkan, tetapi menyuarakan koreksi yang membangun.

Kami mendukung prinsip Gratispol, karena kami melihat ada kesungguhan dalam proses kebermanfaatan untuk Masyarakat Kalimantan Timur. 

Baca juga: DPRD Kaltim Siap Dukung Program GratisPol

IMM siap berperan menjadi mitra kritis dan konstruktif melalui forum-forum diskusi publik, advokasi data lapangan, hingga keterlibatan relawan pengawasan.

Kami juga mengajak media, lembaga survei, dan masyarakat sipil lainnya untuk mengawal implementasi program ini dengan narasi yang jujur dan berdasarkan fakta.

Menutup dengan Harapan, Bukan Hasutan

Kita tidak ingin Kalimantan Timur hanya menjadi panggung konflik narasi. Kita ingin provinsi ini menjadi panggung kolaborasi perubahan.

Karena itulah, penting bagi semua elemen Masyarakat termasuk mahasiswa, media, dan politisi untuk bersama-sama memelihara iklim demokrasi yang sehat.

Kritik itu perlu, tetapi jangan sampai kehilangan kesejukan. Kita tidak ingin kritik hanya menjadi bara yang membakar semangat kolektif, tetapi mari menjadikannya cahaya yang menuntun perbaikan.

Seperti pesan KH. Ahmad Dahlan: “Jadilah lilin yang menyala, bukan api yang membakar.”

IMM Kalimantan Timur akan terus berdiri pada posisi tengah: kritis, konstruktif, dan mencerahkan. (*)