UMKM Bakal Dapat Izin Kelola Tambang, Ini Penjelasan Bahlil Lahadalia dan Maman Abdurrahman

Selain itu, Bahlil juga menyarankan agar UMKM yang nantinya mengurus tambang tidak mengambil kredit untuk usaha.

Baca juga: Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan, Janji Perhatikan Masyarakat Sekitar

"Yang mulai urus tambang, enggak boleh kredit. Kita hanya kasih (kredit) kepada pengusaha yang sudah profesional. Jadi jangan sampai gadaikan lagi IUP Tambang. Ini adalah bentuk keadilan, untuk bagaimana kita wujudkan, retribusi aset kita," kata Bahlil saat memberikan sambutan di acara Hari Kewirausahaan Nasional 2025 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Dalam penjelasannya, Bahlil juga menekankan bahwa UMKM tidak boleh lagi selalu diidentikkan dengan usaha-usaha yang kecil seperti warung bakso, warung sembako, atau usaha berjualan kerupuk.

Cita-cita mendorong UMKM agar bisa lebih maju ia dorong lewat revisi peraturan Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Sebab, ia melihat para pengusaha besar dan konglomerat Tanah Air punya usaha pengelolaan sumber daya alam (SDA) selain seperti kayu dan tambang.

Sehingga para konglomerat itu dengan mudah bisa melakukan ekspansi bisnis.

"Coba tunjukkan kepada saya konglo-konglo yang ada di Indonesia, rata-rata mereka, selain menjadi pengusaha, mereka mengelola sumber daya alam. Kayu, tambang, punya duit, baru mereka melakukan ekspansi bisnis," kata Bahlil.

 "Saya belajar dari situ, maka teman-teman semua, atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami ubah itu UU Minerba, yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, atau hanya orang-orang hebat. Begitu Undang-Undang saya berubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang," tegasnya.

Sehingga, Bahlil pun sudah menawarkan kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman agar segera melakukan inventarisasi UMKM yang layak untuk mengelola tambang.

Hal itu sejalan dengan aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengizinkan UMKM mengelola tambang.

Bahlil menambahkan, UMKM yang layak akan diberikan prioritas tambang di daerah-daerah.

Baca juga: Bahlil Mengaku Serba Salah, Beri Izin Tambang ke Asing Diprotes, ke PBNU Juga Salah, Maunya Apa?

"Nah silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang di daerah-daerah. Jadi kalau tambang jangan kalian kredit, nggak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian koperasi, kita harus bedakan. Yang kecil silakan kredit, yang mulai urus tambang enggak boleh kredit. Enggak boleh," tambahnya.

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa banyak IUP justru digadai ke perbankan.

Padahal izin usaha yang diberikan oleh pemerintah aturannya tidak boleh digadai atau diperjualbelikan.

"Izin-izin ini (izin usaha pertambangan) enggak boleh sebenarnya digadaikan apalagi diperjualbelikan, enggak boleh. Tapi apa yang terjadi, sebagian izin ini (izin usaha pertambangan) digadaikan di bank. Konyol ini. Jadi izin ini diambil dari negara, kemudian digadaikan di bank," ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/8/2022).