Penerima BPNT Tahap 2 Dapat Tambahan Rp400.000, Mensos Gus Ipul: Bansos Penebalan Cair untuk 2 Bulan

TRIBUNKALTIM.CO - Penerima bansos BPNT tahap 2 dapat tambahan Rp400 ribu, Mensos Gus Ipul: Bansos penebalan cair untuk dua bulan.

Kabar gembira untuk penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penerima BPNT akan mendapat uang tambahan dari bansos penebalan sebesar Rp 200 ribu selama dua bulan untuk periode Juni dan Juli.

Sehingga total tambahan yang akan diterima penerima BPNT adalah Rp400.000.

Bansos penebalan ini akan dicairkan setelah BPNT tahap 2 cair.

Sehingga penerima BPNT bulan Juni-Juli akan dapat dana dobel.

Baca juga: BPNT Tahap 2 Mengapa Belum Cair? Penjelasan Mensos Gus Ipul soal Pencairan Bansos Bulan Juni 2025

Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) penebalan sembako bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari stimulus ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada periode Juni dan Juli 2025.

“Kami luncurkan juga pada Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima BPNT sebesar Rp 200 ribu,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat pimpinan di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan akan diberikan selama dua bulan berturut-turut, yaitu Juni dan Juli.

Total bansos yang diterima oleh masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mencapai Rp 400.000.

Bantuan ini ditujukan kepada sekitar 18,3 juta KPM penerima BPNT.

Selain meringankan beban ekonomi keluarga miskin, bansos ini juga diharapkan dapat memperkuat daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa setelah penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua selesai, pemerintah akan meluncurkan program bansos penebalan. 

"Setelah bansos tahap 2 selesai, segera kita luncurkan juga di bulan Juni ini. Itu Bansos Penebalan Tambahan," ujar Gus Ipul di kantornya, Rabu (11/6/2025). 

"Ini diberikan untuk mereka yang menerima BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 200.000 kali 2 bulan. Bulan Juni dan Bulan Juli," lanjutnya.

Bansos penebalan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat rentan.

"Ini bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Tujuannya untuk meringankan beban, memperkuat daya beli, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Gus Ipul.

Baca juga: Belum Cair? Penyebab Bansos PKH Tahap 2 dan BPNT Masih Ada yang Belum Dapat, Ini Janji Mensos

Mengapa Penyaluran Tahap Kedua Mengalami Keterlambatan?

Sebelumnya, penyaluran bansos tahap kedua ditargetkan selesai pada 10 Juni 2025. Namun, proses tersebut mengalami keterlambatan karena validasi data penerima membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Gus Ipul menjelaskan bahwa hambatan utama bukan terletak pada teknis distribusi, melainkan pada verifikasi dan pemadanan data.

"Kalau kendala sih nggak (terlalu), kita ngikut data aja. Kendalanya itu data aja," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2025).

Kini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2024, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebelumnya.

Proses validasi dilakukan dengan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan mendapatkan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi sebelum salur, koordinasi dengan BPS untuk memastikan data. Setelah clear dengan BPS kita, terus kita (validasi dengan) BPKP lagi," jelas Gus Ipul. 

Proses validasi ini dianggap penting agar penyaluran bansos lebih akurat dan tepat sasaran.

Berapa Banyak Penerima dan Bagaimana Verifikasi Dilakukan?

Gus Ipul menyebutkan bahwa dari lebih 20 juta data calon penerima, sebanyak 16,5 juta telah dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.

"Nah (dari) BPKP, diproses lagi untuk dipastikan bahwa data ini benar gitu. Karena, verifikasi memerlukan waktu, dan 20 juta lebih kan gitu (penerima) digabung, maka bertahap gitu," katanya.

Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih hati-hati.

"Setelah clear diverifikasi, baru kita salur. Begitu modelnya, biar lebih prudent," tegas Gus Ipul. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan arahan agar penyaluran bansos dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bansos namun merasa berhak, dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme usul sanggah di laman cekbansos.

Kementerian Sosial akan memverifikasi usulan tersebut bersama BPS, dan hasil validasi akan menjadi dasar penyaluran bansos di triwulan berikutnya.

"Usul sanggah lewat Cek Bansos itu kita lakukan setiap tiga bulan sekali. Maka referensi atau usulan dari masyarakat itu akan menjadi bahan validasi buat BPS. Setelah itu, setelah dikeluarkan BPS, akan jadi pedoman kita untuk menyalurkan bansos di triwulan ketiga," jelasnya.

Hingga Rabu (11/6/2025), penyaluran bansos tahap kedua sudah mencapai lebih dari 70 persen.

"Minggu depan sudah tuntas," ujar Gus Ipul.

Ia menyebutkan bahwa penyaluran bansos tahap kedua dilakukan untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT 2025 Kapan Cair Tahap 2? Login cek bansos kemensos go id 2025 Terbaru Hari Ini

Hampir Selesai 

Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran bansos sembako triwulan II saat ini sudah mendekati tahap akhir.

Progresnya telah mencapai 95,5 persen dari total 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH.

Masih ada sekitar 805 ribu KPM yang dalam proses pembukaan rekening kolektif agar dapat menerima bansos.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 654 ribu adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Basis data baru dan validasi ketat Dalam proses penyaluran, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan sistem sebelumnya, yakni DTKS.

Pergantian ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2024 untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran.

Validasi data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan prosesnya diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal ini menjadi bagian dari transisi sistem, yang menekankan kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Ini masa transisi, kami ingin lebih hati-hati. Data divalidasi BPS dan kami minta masukan dari BPKP sebelum disalurkan,” tegas Gus Ipul.

Baca juga: Terjawab Kenapa PKH Belum Cair Bulan Ini, Cara Cek Bansos PKH Lewat KTP via cekbansos.kemensos.go.id

Masyarakat bisa ajukan keberatan lewat Cek Bansos

Kemensos juga memberi ruang partisipasi publik melalui fitur “usul sanggah” pada aplikasi Cek Bansos.

Mekanisme ini memungkinkan masyarakat mengajukan diri atau menyanggah data penerima bansos. Proses pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan sekali agar bantuan semakin tepat sasaran.

“Kami buka partisipasi publik supaya bansos tepat sasaran. Silakan masyarakat ikut berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos,” ujar Gus Ipul.  

Gus Ipul menegaskan bahwa perubahan sistem ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com