Penanganan Banjir di Kaltim, Pengamat: Program Kabupaten-Kota dan Provinsi Harus Sinkron

"Yang bisa dibenahi untuk sistem drainase itu daerah perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda," ujarnya. 

Untuk menangani hal itu, dirinya menyarankan untuk menyelesaikan persoalan yang paling utama.

"Untuk memperbaiki banjir tadi bagimana memperbaiki lahan kritis tadi, diperbaiki kembali berapa persen, kemudian untuk mengurangi degradasi tadi perizinan dikurangi," ungkapnya. 

Dalam penanganan persoalan banjir, ia mengatakan program Kabupaten/Kota harus ada kaitannya dengan program Provinsi maupun Pusat namun memerhatikan tata ruang setiap wilayah. 

"Jadi harus sinkron, walaupun RPJMD, visi misi di Kabupaten Kota itu berbeda tapi saling kaitannya, dan kajian lingkungan hidup strategisnya seperti apa, itu harus memperlihat daya tampung lindung mana juga," ujarnya. 

Sementara untuk penanganan infrastruktur seperti jalan yang rusak akibat banjir, ia bilang itu seharusnya ada dalam RPJMD dalam lima tahun. 

Dirinya juga mengungkapkan penanggulangan setiap bencana telah ada disiapkan anggaran khusus di masing-masing OPD.

Baca juga: Walikota Beber Skema Penanggulangan Banjir Samarinda, Andi Harun: APBD Kota tak Cukup, Perlu Sinergi

Anggaran itu bisa berasal dari APBD atau juga APBN guna penanggulangan bencana. 

"Itu bisa, kan diusulkan dulu, itu bisa DAK," katanya. 

Selain itu kerjasama antara pihak lain atau pihak swasta, negara lain juga sangat diperlukan dalam penanganan banjir. 

"Ini tergantung pendekatan ya, di sana ada dana hibah, ada kerja samanya, semisal pemerintah Kaltim kerja sama dengan negara Malaysia atau sesama provinsi di Indonesia," pungkasnya. (TribunKaltim.co/gre)