Liputan Khusus
Walikota Beber Skema Penanggulangan Banjir Samarinda, Andi Harun: APBD Kota tak Cukup, Perlu Sinergi
Walikota mengungkap skema penanggulangan banjir Samarinda, Andi Harun menyebut APBD Kota tak cukup, perlu sinergi
Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Amalia Husnul A
TRIBUNKALTIM.CO - Walikota Samarinda, Andi Harun di periode kedua pemerintahannya, konsisten menggencarkan upaya penanggulangan banjir secara sistemik dan komprehensif, namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar.
Namun, Andi Harun menegaskan skema penanggulangan banjir Samarinda tidak mungkin hanya ditopang oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota.
Untuk menuntaskan persoalan banjir Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk menuntaskan persoalan ini.
“Saya sering menyampaikan berulang-ulang bahwa persoalan banjir ini bukan hanya persoalan Samarinda, tapi hampir semua kabupaten/kota juga mengalaminya.
Baca juga: Butuh Rp 100 Miliar per Daerah, Pemprov Susun Rencana Penanganan Banjir di Seluruh Kaltim
Jadi kita akan proaktif berkomunikasi dengan Dinas PUPR Provinsi, dengan BWS, termasuk juga dengan teman-teman kita anggota DPR RI dan DPRD Dapil Samarinda,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, penanganan banjir di Samarinda memerlukan intervensi strategis dengan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit.
Hanya untuk pembangunan 10 rumah pompa air saja, diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 836 miliar.
Sementara itu, untuk pembangunan tanggul beton sepanjang 15 ribu meter, diperlukan anggaran sebesar Rp 900 miliar.
Angka itu belum termasuk kebutuhan pembebasan lahan, sebab satu rumah pompa membutuhkan lahan minimal 500 meter persegi.
Andi Harun merinci bahwa dalam waktu dekat ini Pemkot akan mulai mengidentifikasi kemungkinan titik koordinat pemasangan rumah pompa air di beberapa kawasan strategis seperti Jembatan Lempake Telian dan kawasan Griya Mukti, yang masing-masing akan menampung debit 2x100 liter per detik.
Lokasi lain yang direncanakan antara lain Jalan PM Noor, Talangsari, Sempaja, Gatot Subroto, kawasan RSUD AWS, dan Jembatan Lambung Mangkurat.
“Inilah yang membutuhkan anggaran besar, karena rumah pompanya semua berukuran dua kali 100 liter per detik,” kata Andi Harun.
Tak hanya pompa dan tanggul, pengendalian banjir juga perlu memperhatikan restorasi saluran-saluran air yang terpengaruh pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan dan jalan yang posisinya terlalu dekat dengan aliran sungai.
“Kita juga membutuhkan penanggulan tadi untuk memastikan terkendalinya luapan air Karang Mumus ke sisi darat.
Belum lagi restorasi akibat dampak pembangunan jembatan yang sangat mepet dengan air, atau saluran-saluran lain yang menimbulkan bottlenecking,” lanjutnya.
Andi Harun menyebut bahwa banyak faktor lain yang turut memperparah kondisi banjir, seperti penyempitan saluran, sedimentasi, dan tumpukan sampah.
Oleh karena itu, pendekatan struktural harus diimbangi dengan penataan sosial dan edukasi masyarakat.
Dalam rapat koordinasi belum lama ini, Walikota juga menyoroti kawasan rawan banjir seperti Loa Janan Ilir dan Loa Buah yang terdampak luapan Sungai Mahakam.
“Anggarannya juga cukup besar dan kita berharap betul provinsi melakukan koordinasi,” ungkapnya.
Ia meminta agar paparan teknis dari seluruh instansi terkait diperdalam kembali dalam satu minggu ke depan.
“Saya memberi arahan agar lebih detail lagi paparan ini dan dibedah lebih mendalam.
Yang paling penting, masyarakat tentu akan sangat senang jika semua pihak bisa duduk bersama mengatasi masalah ini, dan saya akan sangat salut apabila kita bisa duduk bersama untuk persoalan ini,” harapnya.
Orang nomor satu di Samarinda ini juga menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh lagi dibatasi oleh perdebatan kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, atau pusat.
“Kita tidak bisa mengatakan kepada masyarakat ini tanggung jawab nasional, ini tanggung jawab provinsi, ini tanggung jawab kota.
Intinya persoalan banjir itu tidak hanya tanggung jawab bupati, tidak hanya tanggung jawab wali kota,” tegasnya.
Dengan total kebutuhan anggaran yang tidak sedikit ini, Walikota Samarinda mengajak seluruh stakeholder untuk bersatu dan fokus pada solusi.
“Yang paling penting bukan soal siapa yang berwenang, tapi bagaimana kita bersama-sama mengatasi banjir demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Samarinda,” pungkasnya.
Baca juga: Wagub Seno Aji Sebut Perlu Tata Kelola DAS di Kabupaten Kota dalam Atasi Persoalan Banjir
(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari)
Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram
Andi Harun Akan Proaktif Komunikasi dengan Provinsi dan Pusat untuk Atasi Banjir di Samarinda |
![]() |
---|
Penanganan Banjir Samarinda Kaltim Masih Jauh dari Harapan, PUPR Butuh Kolaborasi dan Evaluasi |
![]() |
---|
Pemkot Samarinda Bedah Rencana Detail Penanggulangan Banjir dari Hulu hingga ke Hilir |
![]() |
---|
Penanggulangan Banjir di Samarinda Kaltim Butuh Rp 1,7 Triliun, Ini Rincian Biayanya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.