Keresahan Pengguna Rest Area di Tol Balikpapan-Samarinda

Oleh: Dr. Drs. Mohammad Jauhar Efendi, MSi, CH.Ps

TRIBUNKALTIM.CO - Kalimantan Timur dinobatkan sebagai provinsi pertama memiliki infrastruktur jalan tol untuk wilayah Kalimantan. 

Ketersediaan fasilitas jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini tidak lepas dari perjuangan mantan Gubernur Kalimantan Timur, almarhum Awang Faroek Ishak (AFI) untuk menginisiasi pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda.

Penulis sebagai mantan Kepala SKPD dan teman-teman para Kepala SKPD yang lain tentu merasakan kebijakan efisiensi atau gerakan pengencangan ikat pinggang.

Dana APBD Kaltim selama bertahun-tahun digelontorkan untuk membiayai pembebasan tanah, maupun pembangunan jalan tol dalam beberapa segmen.

Ketika proses pembangunan jalan tol sudah berjalan cukup lama, mungkin sekitar 75 persen, baru Pemerintah Pusat ikut mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol.

Barangkali salah satu alasan dipilihnya Ibu Kota Nusantara ( IKN ), karena pertimbangan tersedianya fasilitas pendukung transportasi, yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Pelabuhan Laut Balikpapan, jalan Tol Samarinda - Balikpapan, serta Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda. 

Baca juga: Viral! Kilo 6 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Ditutup Warga dengan Tanah dan Ranting

Tentu saja masih banyak pertimbangan lain, yang tidak penulis bahas dalam opini ini, karena tidak terkait dengan topik yang penulis angkat.

Kini jalan Tol Balikpapan-Samarinda sudah beroperasi di bawah kendali Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). 

Keberadaan jalan tol ini memang bisa memangkas waktu yang cukup signifikan, dibandingkan dengan menggunakan jalan umum yang sudah tersedia, walaupun jalan umum tersebut sudah dilebarkan dan badan jalannya relatif mulus. 

Tetapi tetap saja faktor kemacetan bisa terjadi, karena jalan satu lajur tapi dua arah, serta faktor jalan yang berkelok-kelok, sehingga kecepatan kendaraan tidak bisa dipacu secara optimal.

Dalam tulisan ini yang menjadi fokus pembicaraan adalah masalah kebersihan dan ketersediaan fasilitas pelengkap di rest area, baik dari arah Balikpapan ke Samarinda maupun sebaliknya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa Kaltim sudah ditasbihkan menjadi lokasi IKN. 

Jalan tol sebagai sarana konektivitas antar kota memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi positif terhadap "ikon IKN". 

Sayangnya pengelola  jalan Tol Balikpapan masih abai terhadap wajah jalan tol sebagai instrumen penting keberadaan IKN. Jujur harus diakui kebersihan rest area, masih jauh dari kata "layak". 

Mungkin pembaca bisa membandingkan dengan  kebersihan rest area  jalan tol yang ada di Pulau Jawa. 

Bisa juga dibandingkan dengan kebersihan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura. 

Di sini perdebatan memang bisa muncul, bahwa airport tax atau pajak Bandara Balikpapan termasuk katagori mahal dibandingkan Bandara lain di Indonesia.

Tetapi ingat, biaya jalan Tol Balikpapan-Samarinda konon per kilometernya juga termasuk yang paling tinggi di Indonesia. 

Pihak BPJT mungkin berdalih, jumlah kendaraan pengguna jalan tol di Kaltim, tidak sebanyak pengguna jalan tol yang ada di Jawa. 

Tapi ingat investasi untuk pembangunan jalan tol tidak semuanya dibiayai oleh pihak swasta. 

Kaltim cukup berdarah-darah dalam pembiayaan pembangunan jalan tol, padahal sepengetahuan penulis, Kaltim sama sekali tidak mendapatkan bagian penghasilan dari pendapatan jalan tol.

Jika kita bicara tentang fungsi fasilitas jalan tol yang berbayar, maka pengguna harus mendapatkan pelayanan yang setimpal dengan pengeluaran yang harus dibayar.

Tidak ada tisu pembersih pada semua toilet yang tersedia. Begitu juga keranjang tempat sampah. Sabun pembersih juga tidak tersedia. 

Tempat gantungan baju pun tidak tersedia. Lantai kotor. Air sering menggenang, karena tingkat kemiringan lantai terabaikan. 

Mestinya ketinggian lantai semakin rendah menuju lobang saluran pembuangan air. 

Jarang kita temui petugas kebersihan yang  selalu standby untuk membersihkan. Ini sangat kontras dibandingkan dengan Bandara di Balikpapan.

Bagaimana mungkin kebersihan bisa terwujud, jika petugas kebersihan hanya melakukan pembersihan  pada saat-saat tertentu.

Sementara jumlah orang yang memakai fasilitas tersebut hampir tidak pernah putus setiap waktu. Maka semestinya jumlah petugas kebersihan harus ditambah dan dibagi dalam beberapa shift, apalagi pada jam-jam padat.

Bahkan, setelah masuk di area wudhu, tertulis "area suci". 

Baca juga: Volume Kendaraan di Tol Balikpapan-Samarinda Diprediksi Naik 36,39 Persen saat Libur Lebaran 2025

Namun karena tempatnya kotor, banyak bekas tanah atau lumpur, orang yang mau berwudhu pun enggan untuk melepas sandal.

Karena takut lantai tersebut tidak suci, yang berakibat cukup fatal, jika mau melakukan ibadah sholat, karena bisa tidak sah sholatnya jika ada anggota tubuh yang terkena najis.

Banyak toilet yang pintunya rusak, bukannya diperbaiki, tapi  hanya diikat dengan tali police line. Begitu juga area rest area terasa kurang terawat, termasuk kebersihan fasilitas masjid yang ada. 

Sebagai masyarakat pengguna rest area dan untuk menjaga marwah Kaltim dalam mendukung IKN, penulis berharap melalui tulisan ini, ada upaya terukur untuk membenahi manajemen pengelolaan rest area di dua tempat tersebut dalam waktu secepatnya. 

Apalagi Kaltim sudah semakin sering ditunjuk sebagai lokasi berbagai event, baik pada skala nasional maupun internasional.

Masyarakat juga dituntut  untuk menyesuaikan dengan budaya baru sebagai lokasi IKN.

Yuks kita secara terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Ada ungkapan yang patut kita renungkan dan kita implementasikan, yaitu "sesuatu yang biasa itu belum tentu benar, tetapi sesuatu yang benar mari kita biasakan". (*) 

Penulis: Mantan Camat, mantan Pjs. Bupati, saat ini sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada BPSDM Kaltim.