KPC dan Dilema Transparansi Informasi

Oleh: Dr. Zulfatun Mahmudah, S.Pd, M.I.Kom, CSRS *)

TRIBUNKALTIM.CO - Publik, khususnya masyarakat Kutai Timur kembali dikejutkan oleh tragedi yang memilukan. 

Kecelakaan kerja yang berujung meninggalnya karyawan, kembali terjadi di tambang PT Kaltim Prima Coal ( KPC ) pada 29 Mei silam. 

Awak media pun bergegas menulis berita. Mereka berupaya menjadi pihak pertama yang mengabarkan peristiwa itu kepada publik pembacanya.

Memburu berita, khususnya yang berbasis fakta, menjadi tugas utama para awak media. 

Sementara publik pembaca menjadi pihak yang selalu menanti sajian informasi. 

Semua nampak biasa dan wajar adanya. Namun demikian, jika dicermati lebih dalam, berita kecelakaan fatal di tambang KPC itu menunjukkan tampilnya topik yang cukup unik.

Dari puluhan berita yang muncul, ada kemiripan judul. “Kebocoran Memorandum”, menjadi kata kunci yang selalu digunakan dalam berbagai berita yang ada. 

Jika dianalisis lebih jauh, pemilihan kata itu bisa jadi bukan sebuah kebetulan. Ada pesan tersembunyi, yang seolah ingin disampaikan ke publik. 

Pesan itu terkait erat dengan sulitnya mendapatkan informasi dari sumber resmi. 

Kecelakaan kerja di pertambangan, seringkali menjadi kejadian yang dianggap sensitif. 

Pemikiran tersebut menggiring pihak korporasi untuk menutupnya rapat-rapat, khususnya kepada awak media. 

Baca juga: Usai Gubernur Rudy Masud Sidak ke Kutim, KPC Kucurkan Rp7 Miliar Perbaiki Jalan Sangatta-Bengalon

Hal tersebut terlihat dari tidak adanya upaya menggelar konferensi pers ataupun sekedar membagikan siaran pers pasca insiden terjadi.

Analisis tersebut menjadi fakta yang tak terbantahkan, ketika publik disuguhi pernyataan General Manajer External Affairs and Sustainable Development (GM ESD) KPC. 

Melalui awak media, pihaknya mengatakan, menyayangkan tersebarnya informasi yang seharusnya hanya untuk kebutuhan internal.