Liputan Khusus

Cara Pemkot dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan di Samarinda, Andalkan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melangkah pasti dalam mendukung program nasional penghapusan kemiskinan

|
Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SINTYA ALFATIKA
SEKOLAH RAKYAT SAMARINDA - Asli Nuryadin, Kepala Disdikbud Samarinda, menjelaskan teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat dan kesiapan fasilitas pendidikan yang ditetapkan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, Kamis (19/6/2025). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melangkah pasti dalam mendukung program nasional penghapusan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Sekolah Rakyat, sebagai program prioritas nasional, siap dijalankan di Kota Samarinda dengan seratus peserta didik dari keluarga miskin ekstrem yang telah terdata melalui Dinas Sosial.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, mengungkapkan bahwa seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian seragam, makan, hingga laptop akan disediakan langsung oleh Kementerian Sosial RI.

Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok paling rentan.

Baca juga: Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Solusi Tekan Pengangguran dan Kemiskinan di Mahulu Kaltim

“Seratus orang sudah siap muridnya melalui kawan-kawan Dinsos. Untuk baju, laptop, makan, pakaian seragam, juga dari Kemensos semua,” ungkap Asli pada TribunKaltim.co pada Kamis (19/6/2025). 

Terkait fasilitas belajar, Asli menjelaskan bahwa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp280 miliar. 

Sekolah ini akan dibangun di wilayah Palaran, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli mendatang dengan estimasi penyelesaian dalam waktu satu tahun.

“Sementara menunggu dibangun, kita meminjam gedung BPMP (Balai Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Kaltim yang diklatnya milik Kemendikdasmen, dan sudah di-approve oleh Pak Menteri pada Sabtu kemarin,” jelasnya.

Asli menambahkan bahwa proses rekrutmen kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan (tendik) tengah berlangsung melalui jalur Kementerian Pendidikan.

Untuk Kota Samarinda, kata dia, patut bersyukur karena berhasil menjadi daerah yang terpilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur.

“Samarinda patut bersyukur kita sebagai tempat atau penerima assessment. Alhamdulillah Samarinda representatif. Karena sebelumnya ada diusulkan juga dari provinsi, ada Kukar, ada PPU, ada Berau. Alhamdulillah Samarinda kecantolan yang tahun pertama,” katanya.

Baca juga: 11 Program Prioritas dalam RPJMD Paser Kaltim, Utamakan Masalah Kemiskinan Daerah

Ia menyebut bahwa Sekolah Rakyat sejatinya merupakan sekolah unggulan berstandar nasional plus, namun dengan segmen siswa dari kalangan miskin ekstrem. Kurikulum yang digunakan pun serupa dengan sekolah umum unggulan pada umumnya, namun dengan pendekatan inklusif yang menyasar kelompok kurang mampu.

“Kurikulum saya kira sama saja, sebenarnya itu kan sekolah mewah, sekolah unggul, dan sekolah berkurikulum nasional plus. Hanya saja yang jadi objek adalah siswa miskin,” lanjutnya.

Berbeda dengan pendaftaran sekolah reguler, seleksi masuk Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat melalui basis satu data nasional, khususnya pada anak-anak yang masuk dalam kategori desil I dan II atau tergolong miskin ekstrem. 

Untuk tahun pertama, kuota siswa masih dibatasi karena keterbatasan ruang belajar sementara di gedung BPMP.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved