Berita Kaltim Terkini
DPRD Kaltim akan Tagih Janji Polda dan Gakkum KLHK Soal Kasus KHDTK Unmul Samarinda
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry pun menegaskan akan menagih janji kedua Polda dan Gakkum KLHK terkait penyelesaian kasus ini
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kasus Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dirambah oleh penambang tak terdengar lagi.
Kasus ini bahkan telah bergulir dan diselidiki oleh Polda Kaltim serta Gakkum KLHK.
Penyidikan yang terkesan jalan ditempat belum menunjukkan hasil signifikan.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry pun menegaskan akan menagih janji kedua Polda dan Gakkum KLHK terkait penyelesaian kasus ini.
Ia mengatakan, progres penanganan kasus ini akan kembali dibahas bersama pihak-pihak terkait dalam forum resmi di dewan.
"Beberapa waktu kita sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan memanggil Polda serta Gakkum KLHK untuk menanyakan kelanjutan penyelidikan," ungkapnya, Kamis (19/6/2025).
Baca juga: Benarkah Kasus Penambangan Lahan KHDTK Unmul Mandek? Ananda Moeis: Penegakan Hukum Harus Transparan
Dalam pertemuan RDP, aparat penegak hukum juga meminta waktu dua pekan guna mencari tersangka dibalik kegiatan penambangan hutan yang diperuntukkan untuk pendidikan dan konservasi tersebut.
Namun, hingga tenggat waktu yang dijanjikan, belum ada perkembangan berarti.
"Memang saat itu sempat ada libur panjang, tapi kami di DPRD saat ini sedang menjadwalkan ulang pemanggilan seluruh pihak yang hadir di rapat sebelumnya, Polda, Gakkum, Unmul, aliansi rimbawan, dan dinas terkait lainnya," beber politisi Golkar ini.
Sarkowi turut menyinggung momen kunjungan Wakil Presiden RI ke Muara Kate beberapa waktu lalu.
Ia berharap isu perambahan hutan pendidikan di Samarinda juga bisa diatensi oleh pemerintah pusat.
“Kalau Wapres tak bisa turun langsung, ya minimal bisa mengutus Menteri Lingkungan Hidup. Itu sudah cukup baik,” kata dia.
Kabarnya juga, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkunjung ke Kaltim dalam waktu dekat.
Informasinya, lanjut Sarkowi, minggu depan Menteri akan ke Kota Samarinda, melihat langsung sejumlah persoalan lingkungan di Kaltim.
“Harapan kami, kasus perambahan di KHDTK juga bisa disampaikan dan dibahas serius," tandasnya.
| Dampak Pemangkasan Dana Transfer, Kaltim Optimalkan Strategi Pendapatan Daerah |
|
|---|
| Swasembada Pangan Kaltim Terganjal Banyak Tantangan |
|
|---|
| Hukum Lingkungan di Kaltim Disorot DPRD, Sarkowi: Intervensi Presiden Dinilai Penting |
|
|---|
| Realisasi Pajak DJP Kaltim dan Kalimantan Utara Capai Rp16,54 Triliun |
|
|---|
| 5 Daerah dengan Sebaran Tenaga Kesehatan Bidan Terbanyak di Kalimantan Timur |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.