Sekolah Rakyat Mulai Berjalan Juli 2025, Hetifah: Jangan Menyampingkan Peran Sekolah yang Sudah Ada

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Sekolah Rakyat yang diinginkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dinilai memiliki arah keberlanjutan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai wacana Sekolah Rakyat dapat meningkatkan upaya pemerataan pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Termasuk menyeimbangkan wacana sekolah Unggulan Garuda yang disiapkan untuk siswa yang berprestasi.

"Jadi pemerataan, baik dari sisi wilayah maupun juga dari sisi ekonomi keluarga," sebutnya, Rabu (18/6).

Baca juga: Cara Pemkot dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan di Samarinda, Andalkan Sekolah Rakyat

Baca juga: Proyek Sekolah Rakyat Rp280 Miliar, DPRD Samarinda Minta Tepat Sasaran Sesuai Kebutuhan Daerah

Berbagai ide baru yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, tentu harus menjadi perhatian untuk dapat dicermati.

Sehingga implementasinya nanti sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Tapi prinsipnya, niatan bagus pemerintah membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya pra-sejahtera mesti didukung.

Hetifah juga menekankan bahwa pihaknya menginginkan semua sekolah memiliki kualitas yang bagus.

Tetapi, adanya Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan Garuda bukan berarti mengunggulkan satu sisi dan mengesampingkan hal yang lain.

Menurutnya, wacana ini merupakan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan talenta muda Indonesia agar dapat berkembang dengan maksimal, untuk mengisi posisi-posisi tertentu di masa yang akan datang.

“Kita juga sekarang sudah ada beasiswa untuk anak-anak pra-sejahtera agar bisa sekolah, baik bersekolah ke negeri maupun di sekolah swasta, misalnya seperti itu. Kemudian sekolah yang ada apakah diberdayakan atau membangun baru. Pada intinya kita terus dorong agar tidak menyampingkan peran sekolah–sekolah yang sudah ada,” pungkas Hetifah.

Baca juga: Sekolah Rakyat di Samarinda Dinilai Akan Tambah Kompleksitas, DPRD: Terlalu Banyak Jenis Pendidikan

Beroperasi Mulai Juli di Kaltim

Sementara Sekolah Rakyat di Samarinda, dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025, program ini dipastikan telah memenuhi kuota 100 peserta didik dari kalangan miskin ekstrem yang terseleksi berdasarkan data terverifikasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Dinas Sosial Samarinda, Sofyan Agus, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi peserta mengacu pada data resmi Kemensos, terutama kategori masyarakat dalam desil I dan II. 

Meski demikian, Dinsos tetap membuka ruang seleksi alternatif bagi calon siswa yang tidak tercakup dalam basis data, namun dinilai layak menerima bantuan berdasarkan rekomendasi aparat setempat.

“Intinya kita mengacu pada basis data Kemensos, yaitu desil I dan II. Namun apabila ada calon siswa yang tidak terdata tetapi mendapatkan rekomendasi dari camat, lurah, atau relawan sosial dan dianggap layak, maka bisa menyertakan surat keterangan tidak mampu. Tapi yang diprioritaskan tetap yang masuk desil I dan II,” ujar Sofyan.