Sekolah Rakyat Kurang Merakyat

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

SALAH satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan gratis.

Yakni melalui program SMA Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat.

Khusus untuk Sekolah Rakyat dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu alias miskin.

Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dengan kualitas terjamin bagi anak-anak dari keluarga kategori miskin dengan menerapkan sistem boarding school atau asrama.

Baca juga: Sekolah Rakyat di PPU Kaltim Masuk Tahapan Perencanaan Fisik, Target Operasi Juli 2026

Nantinya siswa akan masuk asrama dan semua kebutuhannya ditanggung pemerintah.

Mulai tahun ini, pemerintah akan membangun 200 Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Termasuk Kalimantan Timur akan mendapatkan alokasi 5 Sekolah Rakyat, terdiri 2 sekolah di Samarinda, 1 sekolah di Kutai Kartanegara, 1 sekolah di Penajam Paser Utara (PPU) dan 1 sekolah di Berau.

Program Sekolah Rakyat sebenarnya sudah ada di era awal kemerdekaan. Saat itu Sekolah Rakyat atau SR setingkat dengan Sekolah Dasar (SD).

Masa sekolah SR tiga tahun, dan kemudian diperpanjang menjadi empat tahun. Dalam perjalanannnya berkembang menjadi enam tahun.

Siswa tidak dikenakan biaya sekolah (gratis).

Keberadaan Sekolah Rakyat ini tentu kita sambut dengan gembira. Tidak ada alasan lagi bagi masyarakat tidak mampu untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Pemerintah telah memberikan fasilitas, mulai biaya sekolah hingga biaya hidup sehari-harinya, karena siswa tinggal di asrama.

Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat di Samarinda dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 atau Tahun Ajaran Baru 2025.

Program ini dipastikan telah memenuhi kuota 100 peserta didik dari kalangan miskin ekstrem yang terseleksi berdasarkan data terverifikasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: Sekolah Rakyat Jangan Sampai Lepas Sasaran, Dewan Pendidikan Kaltim Beber Baru Samarinda yang Siap

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur melaporkan angka putus sekolah hingga 2024 mencapai 16.000 anak.

Salah satu daerah penyumbang angka tertinggi anak putus sekolah yakni Kota Samarinda. Angka ini turun dibanding data BPS tahun 2020 yang mencapai 28.600 anak.

Program Sekolah Rakyat ini terkesan “manis”. Bayangin saja, orangtua tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, termasuk seragam, peralatan sekolah hingga kebutuhan harian. Karena semuanya sudah ditanggung pemerintah.

Namun, dalam pelaksanaannya tentu masih banyak kendala. Program ini masih baru, sehingga Sekolah Rakyat kurang merakyat di masyarakat.

Terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan, yang merupakan target dari program Sekolah Rakyat itu sendiri.

Bisa jadi Sekolah Rakyat sulit dijangkau oleh semua lapisan masyarakat karena berbagai alasan, seperti lokasi yang tidak strategis atau jauh dari rumah, dan kurangnya fasilitas.

Belum lagi, program Sekolah Rakyat terkesan kebijakan top down, tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, atau pelaksanaan program pendidikan.

Masih banyak anak-anak orang miskin ini tidak sekolah karena bekerja membantu orangtua untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ada rasa berat bagi mereka untuk meninggalkan rumah, sekolah di asrama, sementara orangtua hidup di bawah garis kemiskinan.

Ada anggapan Sekolah Rakyat mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, atau peningkatan kualitas hidup.

Sekolah juga tidak lepas dari tenaga pendidik. Apakah Sekolah Rakyat nantinya akan melibatkan guru-guru di sekolah yang sudah ada.

Atau merekrut tenaga pendidik baru yang mungkin secara kualitas dan pengalaman masih diragukan. Lagi-lagi output-nya adalah lulusan siswa yang kurang memiliki daya saing dengan sekolah reguler.

Persoalan sosial dan psikologis anak sepertinya juga perlu mendapat perhatian.

Jangan sampai anak-anak yang berada di Sekolah Rakyat merasa diimarginalkan, karena sudah ada stigma Sekolah Rakyat adalah sekolah untuk anak-anak miskin atau tidak mampu.

Bagaimana mengatasi masalah Sekolah Rakyat kurang merakyat ini? Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses, partisipasi, dan manfaat Sekolah Rakyat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. 

Acaranya dengan mensosialisasikan program Sekolah Rakyat ini secara masif, sehingga ada masyarat lapisan bawah lebih paham. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan.

Serta meningkatkan manfaat Sekolah Rakyat dengan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat menjadi lebih merakyat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Mengutip pernyataan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat meningkatkan upaya pemerataan pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.

Termasuk menyeimbangkan wacana sekolah Unggulan Garuda yang disiapkan untuk siswa yang berprestasi.

Berbagai ide baru yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, tentu harus menjadi perhatian untuk dapat dicermati, sehingga implementasinya nanti sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Tapi prinsipnya, niatan bagus pemerintah membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya pra-sejahtera mesti didukung. Namun, terpenting semua sekolah, termasuk Sekolah Rakyat  memiliki kualitas yang bagus.

Mari kita kawal program Sekolah Rakyat. Keberadannya harus benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu atau miskin yang berhak mendapatkan layanan pendidikan.

 Jangan sampai Sekolah Rakyat diisi anak-anak dari kalangan masyarakat mampu atau ada kepentingan politik tertentu. (*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram