DPRD Kukar Desak Perbaikan Jalan Muara Wis, Prioritaskan Akses Utama Warga Hulu

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur terus menjadi sorotan. 

Anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Taufik Ridiannur, mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan perbaikan akses jalan utama yang menjadi urat nadi masyarakat hulu Kukar.

Menurut Taufik Ridiannur, hingga tahun 2025 ini masih terdapat sekitar 13 kilometer jalan rusak di wilayah tersebut.

Terutama pada ruas penghubung Dusun Kuyung, Desa Sebemban-Muara Wis, dan jalan poros Muara Wis menuju Kota Bangun Seberang. 

Baca juga: DPRD Kukar Soroti Jalan Putus di Sanga-Sanga, Desak Perusahaan Tambang Tanggung Jawab

Jalan-jalan ini menjadi satu-satunya akses transportasi warga untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

“Jalan poros di Muara Wis itu jantung masyarakat. Sekarang warga yang sakit parah bahkan sudah tidak bisa melalui jalur darat karena kondisinya rusak parah, mereka terpaksa lewat jalur air menggunakan longboat,” ujar Taufik Ridiannur, Jumat (27/6/2025).

Ia mengungkapkan, saat ini memang ada upaya dari Pemkab Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki sebagian ruas jalan. 

Salah satunya dengan rencana semenisasi jalan poros Muara Wis-Kota Bangun Seberang sepanjang dua kilometer. 

Baca juga: DPRD Kukar Soroti Longsor di Jalan Pendingin, Rahmat Dermawan: Ini Bukan Sekadar Faktor Alam

Namun, prosesnya turut mengalami penyesuaian menyusul adanya adendum pekerjaan dari dinas bersama kontraktor pelaksana, yang juga mencakup peninggian jalan poros Desa Sebemban-Muara Wis untuk mengantisipasi banjir.

“Volume semenisasi jalan menjadi perhatian saya. Ada tiga titik yang tak bisa langsung dicor karena butuh ditinggikan dulu. Penambahan elevasi jalan dari 187 cm jadi sekitar 70–80 cm ini memang penting untuk mengatasi genangan air saat debit Sungai Mahakam naik,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Taufik Ridiannur menambahkan, kerusakan jalan juga berdampak pada terbatasnya akses layanan publik. 

Salah satu contohnya, Dusun Kuyung belum bisa mendapatkan jaringan listrik dari PLN lantaran medan jalan belum bisa dilalui kendaraan operasional.

“Ini bukan cuma suara dari DPRD saja. Tapi juga usulan yang terus muncul setiap Musrenbang dari desa hingga kabupaten. Tinggal keseriusan dinas terkait saja, apakah mau anggarkan atau tidak,” tegasnya. (*)