DPRD Kukar Dorong Musyawarah Antar Desa Terkait Polemik Kapal Pandu di Muara Muntai

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, angkat suara terkait polemik keberadaan kapal pandu milik di wilayah perairan Muara Muntai, Kalimantan Timur.

Ia menilai penting adanya musyawarah antar desa guna menghindari potensi konflik sosial yang lebih besar di masyarakat.

Wilayah perairan Muara Muntai yang merupakan kawasan strategis karena dilalui kapal-kapal pengangkut batu bara.

Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi maupun logistik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap aset dan kepentingan warga sekitar.

Baca juga: Rapat Mediasi Kapal Pandu di Muara Muntai Kukar Bongkar Dugaan Izin Bermasalah

"Di Muara Muntai ini wilayahnya seperti teluk. Itu titik rawan yang perlu diamankan agar tidak berdampak pada aset masyarakat," ujar Sopan Sopian, Minggu (29/6/2025). 

Ia mendorong agar seluruh desa di Kecamatan Muara Muntai, yang terdiri dari lima desa, duduk bersama membahas pengelolaan kapal pandu tersebut.

Terlebih, titik koordinat aktivitas kapal berada di wilayah perbatasan antara Desa Muara Muntai Ilir dan Desa Muara Muntai Ulu.

“Harus dimusyawarahkan bersama. Bisa saja dikelola melalui kerja sama antar-BUMDes, dengan mekanisme yang tetap memberi perlindungan dan manfaat bagi semua desa yang terdampak,” jelasnya.

Baca juga: Kisruh Layanan Pandu di Muara Muntai Kukar, Pelindo Samarinda Buka Suara

Sopan Sopian juga menyoroti insiden pemukulan terhadap Kepala Desa Muara Muntai Ilir beberapa waktu lalu, yang diduga berkaitan dengan polemik aktivitas kapal pandu tersebut.

Menurutnya, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ini sudah mengarah pada ketegangan sosial yang perlu segera diredam.

Ia menekankan perlunya keterlibatan Pelindo dalam menyusun skema kontribusi yang adil dan transparan, terutama terhadap desa-desa yang terdampak langsung.

“Kita serahkan juga ke Pelindo soal mekanismenya. Yang penting kontribusinya jelas, dan ada keadilan. Misalnya desa yang terdampak langsung harus mendapat porsi kontribusi lebih besar,” tambahnya.

Baca juga: 7 Fakta Pengeroyokan Kades Muara Muntai Ilir di Kukar Kaltim, Diserang Pakai Balok

Sopan Sopian berharap langkah musyawarah antar desa bisa menjadi solusi yang menenangkan, sekaligus mencegah terjadinya konflik serupa di kemudian hari.

“Kita semua tidak ingin peristiwa ini terulang. Harus ada komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang sehat antar desa, dan keseriusan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang berkeadilan,” pungkasnya. (*)