Kisruh Layanan Pandu di Muara Muntai Kukar, Pelindo Samarinda Buka Suara

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional IV Samarinda memberikan klarifikasi resmi terkait insiden pemukulan terhadap Kepala Desa Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur, yang terjadi pada Minggu, 8 Juni 2025. 

Peristiwa ini mencuat di tengah aksi penolakan warga terhadap layanan pemanduan dan penundaan kapal yang dijalankan Pelindo di perairan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Video insiden yang beredar di media sosial menunjukkan aksi kekerasan dan perusakan fasilitas di Desa Muara Muntai Ilir.

Dalam rekaman tersebut, Kades Arifadin Nur tampak menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pria tak dikenal yang diduga berkaitan dengan keberadaan Pelindo sebagai operator pandu kapal.

Baca juga: Kades Muara Muntai Ilir Kukar Dikeroyok, Berikut Kronologinya

General Manager Pelindo Regional IV Samarinda, Capt. Suparman, menegaskan bahwa kegiatan pemanduan dan penundaan kapal yang dilakukan Pelindo telah memiliki dasar hukum yang sah.

Hal ini sesuai dengan keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 225 Tahun 2025 dan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 244 Tahun 2021.

“Wilayah wajib pandu ini mencakup dari Pelabuhan Samarinda hingga ke Muara Muntai,” ujar Capt. Suparman, Kamis (12/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa Pelindo juga telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan pada 22 Mei 2025, yang menghasilkan kesepakatan pelaksanaan Go-Live layanan pada 9 Juni 2025.

Baca juga: 7 Fakta Pengeroyokan Kades Muara Muntai Ilir di Kukar Kaltim, Diserang Pakai Balok

Namun sehari sebelum pelaksanaan, muncul informasi adanya penolakan warga yang memicu ketegangan dan insiden di lapangan.

“Demi menjaga keselamatan personel, tim kami tarik kembali ke Samarinda dan kami putuskan menunda kehadiran fisik hingga situasi lebih aman,” jelasnya.

Klarifikasi Forum Warga Muara Muntai

Merespons pemberitaan yang menyebut aksi dilakukan oleh preman dari luar wilayah, Forum Masyarakat Muara Muntai menyampaikan bantahan keras.

Mereka menegaskan bahwa aksi penolakan terhadap Pelindo murni dilakukan oleh warga lokal, bukan oleh pihak eksternal.

Baca juga: Ada Kades di Kukar Kaltim Dikeroyok Orang tak Dikenal, Buntut Tudingan Layanan Pandu dari Pelindo

Forum tersebut juga mengklarifikasi bahwa lokasi aksi adalah Kantor Stasiun Pandu Pelindo, bukan rumah pribadi Kepala Desa.

Selain itu, mereka mempertanyakan keterlibatan Kades Arifadin Nur dalam aksi tersebut, yang dinilai tidak memiliki kapasitas mewakili Pelindo dan justru memperkeruh situasi.

“Kami sangat menyayangkan dan mengecam tudingan Saudara Arifadin Nur yang menyebut massa aksi sebagai preman dari luar,” tulis Forum Masyarakat Muara Muntai dalam pernyataan resminya. (*)