Diskon Pajak Kendaraan Berakhir Hari ini, Kantor Samsat di Samarinda Dipadati Pemilik Kendaraan

Masyarakat lain bernama Irnawati (29) yang juga mengurus balik nama kendaraan serta plat luar ini juga berharap bisa diperpanjangnya program ini.

Ia memiliki kendaraan roda 4 berplat B atau dari Jakarta tersebut juga merupakan milik perusahaan.

Beberapa kendaraan perusahaan yang masih berplat luar Kaltim, kini sudah perlahan di balik nama.

“Kendaraan perusahaan, kami ingin balik nama karena memang beroperasinya kan di Kaltim. Tadi dijelaskan mutasi untuk plat KT juga diberikan bebas denda PKB bagi kendaraan non KT yang ingin balik nama dan masuk ke Kaltim, bayar juga satu tahun pajak dan diskon. Tentu ini bagus, mudah–mudahan programnya ada lagi,” harapnya.

Optimalisasi Pajak Alat Berat dan Kendaraan Perusahaan Berplat Luar Kaltim

Sementara itu, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) juga menekankan pada Pemerintah agar terus mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Terbaru yang belum digarap maksimal selama terkait potensi pajak dari alat berat dan kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur meminta perusahaan di Kaltim agar membalik nama nama Kendaraan ke plat Kaltim atau KT, sehingga pajak kendaraan juga masuk ke pendapatan daerah Kaltim. 

Menurutnya, saat ini masih masih banyak ditemukan kendaraan operasional berbagai perusahaan yang beroperasi di Kaltim bernomor polisi luar daerah.

Pajak kendaraan yang dibayarkan tentu ke daerah asal nopol kendaraan tersebut, bukan masuk ke kantong pendapatan daerah Kaltim.

“Komisi II berpikir bagaimana terus meningkatkan PAD, baik dari sektor lain, pendapatan hasil yang sah juga. Terutama ke depannya, bersama teman-teman, akan mengawasi pajak alat berat. Selama ini kan kurang maksimal,” jelasnya.

Politisi PDI-Perjuangan yang duduk di Komisi II ini juga terus bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim agar melakukan kunjungan lapangan dan menelusuri langsung potensi pajak yang belum tergali secara optimal.

“Rencananya kita akan kunjungan lapangan, mencoba memaksimalkan itu. Karena banyak pendapatan, terutama dari alat berat dan yang lainnya, yang belum terdata optimal,” terangnya.

Tak hanya itu, ia turut melihat banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang berplat dari luar daerah, seperti B (Jakarta) dan L (Surabaya), padahal beroperasi di Provinsi Kaltim.

“Kita tentu menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang punya kendaraan dengan plat luar daerah, padahal kendaraan itu ada di jalan Kaltim, seharusnya mereka balik nama ke plat KT,” tegasnya.