Rekam Jejak Slamet Soebijanto yang Ancam Duduki Gedung MPR Jika Surat Pemakzulan Gibran Tak Diproses

Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, menegaskan pihaknya kecewa karena surat resmi pemakzulan yang dikirim tak kunjung ditanggapi lembaga legislatif.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam pernyataannya.

Baca juga: Ancam Duduki MPR karena Pemakzulan Gibran Tidak Kunjung Diproses, Purnawirawan TNI: Siapkan Kekuatan

Slamet menyebut kehadiran Gibran di pucuk kekuasaan sebagai "situasi genting bagi bangsa".

Ia menilai Indonesia berada di "ujung tanduk" dan harus diselamatkan dari potensi kehancuran.

“Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini,” tegasnya.

Menurut Slamet, Forum Purnawirawan telah menempuh jalur konstitusional dengan mengirim surat resmi ke DPR dan MPR.

Namun, sikap diam parlemen membuat mereka mempertimbangkan aksi massa.

“Surat-surat yang sudah kami sampaikan, kami masih sopan, tetapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu, kami enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kami selesaikan secara jantan,” lanjutnya.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam konferensi pers tersebut, antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Mayjen (Purn) Soenarko.

Juga hadir budayawan-politisi Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun, serta ekonom Said Didu.

DPR RI menyatakan hingga kini belum menerima surat resmi terkait pemakzulan Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa masa sidang baru dibuka Selasa (1/7/2025), sehingga banyak dokumen masih menumpuk.

Baca juga: Soal Pemakzulan Gibran, Purnawirawan TNI Buka Peluang Temui SBY, Fachrul Razi: Berbeda dengan Jokowi

“Surat (pemakzulan Gibran) belum kami terima, karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia memastikan bahwa jika surat resmi masuk, DPR akan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Namun, kalau nanti sudah diterima, tentu saja kami akan baca dan kami akan proses sesuai mekanismenya,” ucapnya.