Aparatur Sipil Negara Beri Respons Soal Rencana SPBU Khusus ASN di Samarinda, Efektifkah Solusi Ini?

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gagasan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN) yang diinisiasi Walikota Samarinda, Andi Harun, tengah menjadi sorotan publik.

Rencana ini dinilai memiliki niat baik untuk menciptakan efisiensi distribusi bahan bakar, mengurangi antrean di SPBU umum, dan menjamin ketersediaan BBM bagi kendaraan operasional pemerintah.

Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan ketimpangan akses serta potensi pemborosan anggaran.

Dalam pernyataan sebelumnya, Walikota menyebut bahwa SPBU khusus ASN akan dirancang dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai strategi efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah, terutama dalam pengadaan bahan bakar untuk kendaraan dinas.

Tanggapan ASN, Antara Dukungan dan Catatan Kritis

Salah satu tanggapan datang dari Dhika, seorang ASN di lingkungan Pemkot Samarinda. Ia mengapresiasi inisiatif tersebut, namun menyarankan agar implementasi kebijakan dilakukan secara komprehensif.

Baca juga: Rencana SPBU Khusus ASN di Samarinda Tuai Pro dan Kontra, Warga Pertanyakan Dampak Sosialnya

"Saya memahami niat dari rencana pembangunan SPBU khusus ini, yaitu untuk mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, saya rasa kebijakan ini sepertinya perlu dikaji lebih lanjut dari berbagai aspek, termasuk keadilan sosial, dampak bagi masyarakat umum, serta efektivitas implementasinya," kata Dhika pada Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, lokasi pembangunan SPBU akan sangat menentukan dampaknya. Jika dibangun di titik-titik yang tidak merata, maka manfaatnya hanya akan dirasakan oleh sebagian ASN, sementara ASN yang bertugas di wilayah pinggiran justru bisa kesulitan.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Samarinda tengah menjajaki beberapa lokasi potensial untuk pembangunan SPBU khusus ASN, dengan dua titik yang kini difokuskan yakni di kawasan MT Haryono dan Kemakmuran.

"Jika jumlah SPBU khusus ini terbatas dan hanya dibangun di titik-titik tertentu, maka ASN yang bertugas di kecamatan atau wilayah yang jauh dari lokasi SPBU tersebut tetap tidak akan merasakan manfaatnya. Justru bisa jadi merepotkan karena harus menempuh jarak lebih jauh hanya untuk mengisi BBM," jelasnya.

Ia juga menyoroti aspek kedisiplinan dan pengawasan, yang menurutnya menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan tersebut. Jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat, maka penggunaan SPBU khusus ini bisa tidak efektif.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Bahas SPBU Khusus ASN, Memastikan 3 Aspek Utama

"Efektivitasnya juga bergantung pada kedisiplinan ASN itu sendiri. Tidak semua ASN mungkin akan mengikuti ketentuan untuk hanya mengisi di SPBU khusus, dan pengawasannya pun bisa menjadi tantangan tersendiri," tambah Dhika.

Potensi Pemborosan dan Evaluasi Anggaran

Selain itu, ia juga mengingatkan soal risiko pemborosan anggaran apabila SPBU yang dibangun tidak dimanfaatkan secara maksimal.

"Kalau pengguna SPBU khusus ini hanya sedikit atau tidak konsisten, maka keberadaan SPBU tersebut bisa jadi kurang optimal dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran," ujarnya.