Rencana SPBU Khusus ASN di Samarinda Tuai Pro dan Kontra, Warga Pertanyakan Dampak Sosialnya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gagasan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus bagi kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN) terus menuai sorotan dari masyarakat.

Kendati dinilai memiliki tujuan mulia, seperti mengurai antrean di SPBU umum dan meningkatkan efisiensi distribusi bahan bakar, sejumlah warga mempertanyakan efektivitas dan dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Salah satunya disampaikan Adel, warga Samarinda Seberang. Ia menilai bahwa keberadaan SPBU khusus justru berpotensi memberikan fasilitas eksklusif bagi kelompok tertentu.

"Menurut saya mereka yang ASN pasti punya keuntungan dengan adanya hal tersebut. Udah pasti antriannya lebih pendek dibandingkan yang lain,” ungkapnya, Jumat (4/7).

Adel menyoroti bahwa pembangunan SPBU saja tidak menjamin ketersediaan BBM, karena persoalan utama justru sering kali terletak pada ketidakteraturan pasokan.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Bahas SPBU Khusus ASN, Memastikan 3 Aspek Utama

Ia mengusulkan agar upaya memperbaiki pelayanan energi difokuskan pada peningkatan fasilitas dan sistem distribusi yang merata, bukan dengan menciptakan layanan eksklusif yang potensial menimbulkan kecemburuan sosial.

“Kalau tujuannya buat mengurai kemacetan, dari pada buat SPBU khusus, mending perbanyak alat pengisian BBM-nya. Sekarang pun biar ada SPBU, tapi juga sering kosong," ujarnya.

Di sisi lain, pendapat lebih moderat disampaikan Agus, warga Kelurahan Sungai Pinang. Menurutnya, meskipun pembangunan SPBU khusus ASN bukanlah kebutuhan mendesak, namun ide tersebut bisa menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi penyaluran BBM bersubsidi.

"Menurut saya perlu tidak perlu sih, tapi bagus juga. Soal biar lebih tepat sasaran dan bisa mengurai antrean di SPBU umum masuk akal juga,” ujar Agus.

Ia mengungkapkan, masih sering melihat kendaraan dinas ikut antre BBM subsidi di SPBU umum. Keberadaan SPBU khusus, menurutnya, dapat menjadi pembeda antara kebutuhan institusi dan masyarakat.

“Soalnya kadang saya lihat di SPBU itu kendaraan dinas masih pada antre di bagian BBM subsidi. Jadi kalau ada SPBU sendiri, tidak mengurangi jatah BBM subsidi untuk masyarakat," tutup Agus. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.