DPRD Berau Pertanyakan Progres Pelabuhan Mantaritip, Sorot Pemborosan Anggaran Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB — Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, melontarkan kritik terhadap alokasi anggaran daerah yang dinilai terlalu besar untuk pembangunan Pelabuhan Mantaritip.

Ia menilai penggunaan dana APBD Berau untuk proyek tersebut perlu dikaji ulang karena sebagian kewenangan pembangunan pelabuhan berada di pemerintah pusat.

“Itu kan dari sisi laut kewenangannya ada di pusat, kita tidak dapat anggarannya, tapi dari APBD terus-terusan anggarannya dikucurkan, bagaimana kedepannya?” ujar Rifai kepada Tribunkaltim.co, Jumat (4/7/2025).

Rifai juga menyoroti kurangnya koordinasi antara Pemkab Berau dan Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Pengerjaan Jalan Menuju Pelabuhan Mantaritip Berau akan Dilanjutkan Tahun Ini

Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah aktif berkomunikasi dengan pusat agar percepatan pembangunan dermaga dapat terealisasi.

“Kalau bisa, pemerintahan bersama-sama kita datang ke kementerian untuk bisa berkoordinasi, kapan seharusnya pembangunan dermaga ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rifai mempertanyakan dampak nyata dari pembangunan Pelabuhan Mantaritip terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat langsung bagi warga setempat.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Pemisahan Antara Terminal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Semayang

“Kalau tidak jelas progresnya, lebih baik anggaran pembangunan pelabuhan itu dialihkan ke program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Ia mencontohkan daerah Segah dan Kelay yang masih menghadapi kondisi infrastruktur jalan yang rusak, namun belum mendapat perhatian anggaran yang cukup.

“Jangan sampai demi dermaga tersebut, masyarakat kita di Segah, di Kelay berteriak-teriak karena jalan rusak, tapi kita malah sibuk membangun jembatan yang kewenangan pembangunan lautnya saja ada di pusat,” tandas Rifai.

Rifai berharap kritikan ini bisa menjadi evaluasi bagi Pemkab Berau dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Saya juga banyak membaca berita-berita yang beredar, kalau pembangunan pelabuhan Mantaritip masuk dalam pembangunan prioritas, tapi perlu dipertanyakan progresnya,” pungkasnya. (*)