Kepala Otorita Basuki Hadimuljono Tegaskan IKN Sudah Steril dari PSK dan Praktik Judi Sabung Ayam

TRIBUNKALTIM.CO - Geliat prostitusi di kawasan IKN Kalimantan Timur ternyata secara diam-diam tumbuh subur.

Layanan esek-esek di IKN Kaltim ini kebanyakan bergerak di bawah radar, memanfaatkan aplikasi pesan singkat dan media sosial untuk menawarkan jasa.

Tarif bervariasi antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu, tergantung kesepakatan antara pelanggan dan pekerja seks komersial (PSK).

Baca juga: Polres PPU Siapkan Pengamanan Kunjungan Selvi Ananda ke IKN

 Menariknya, mayoritas PSK yang beroperasi di IKN berasal dari luar Kalimantan, seperti Makassar, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, hingga Jawa Tengah.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan kawasan IKN sudah steril dari berbagai penyakit masyarakat seperti pekerja seks komersial (PSK) dan praktik judi sabung ayam. 

Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.

"Insya Allah tidak ada pak, sabung ayam juga nggak ada. Terima kasih atas perhatiannya, jadi kami bersama APH (aparat penegak hukum), Ramadhan kemarin masih ada, ada delapan warung remang-remang yang kami robohkan," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: 15 Paket Pekerjaan di IKN Mulai Dilakukan, Ada Pembangunan Gedung Legislatif Hingga Embung

Basuki mengatakan informasi soal penyakit masyarakat di kawasan IKN adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial.

Dia menegaskan berbagai isu miring yang disampaikan dalam unggahan tersebut saat ini sudah tidak ada sama sekali di wilayah Ibu Kota Nusantara.

"Saya kira kalau informasi itu adalah yang diulang, jadi ini informasi yang dulu, itu di recycle informasinya, sekarang sudah tidak ada sama sekali," ujarnya.

Rapat kerja OIKN dan Komisi II DPR tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.

 
Dalam kesempatan itu, Khozin juga mengungkapkan bahwa saat ini OIKN belum punya kewenangan untuk melakukan penertiban dan menegakkan peraturan daerah (Perda) dalam rangka untuk mencegah kembali munculnya berbagai penyakit masyarakat di wilayah IKN.

Oleh karena itu dia menyarankan kepada Kemendagri untuk memberikan diskresi kepada OIKN untuk melakukan penertiban dan penegakan Perda.

"Terkait dengan penertiban Perda, mumpung ada Kemendagri mungkin dikasih semacam diskresi tambahan Pak Bas, supaya tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga ada aktivitas yang dilindungi oleh aturan," ujar Khozin.

Reaksi Cak Imin

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkejut mendengar kabar ramainya praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.