Pemprov Kaltim Arahkan Hilirisasi untuk Transformasi Ekonomi Pasca-tambang 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemprov Kaltim mengaku mulai mengarahkan transformasi pembangunan ekonomi pasca-tambang dan transisi menuju energi rendah emisi di Kalimantan Timur. 

Ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan tentunya tidak bisa berlangsung lama. 

Meski pada tahun 2024, seluruh wilayah Kalimantan menyumbang sekitar 688 juta ton atau 82 persen total produksi batubara Indonesia dengan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai kontributor terbesar 368 juta ton.

Disusul:

• Kalimantan Selatan (Kalsel) 237 juta ton;
• Kalimantan Tengah (Kalteng) 39 juta ton;
• Kalimantan Utara (Kaltara) 28 juta ton;
•  dan Kalimantan Barat (Kalbar) 15 juta ton.

Tetap harus ada penerapan tambang berkelanjutan.

Pemerintah menyoroti pentingnya hilirisasi batubara sebagai kunci transformasi industri tambang Indonesia. 

Baca juga: 3 Manfaat Energi Baru Terbarukan versi MeTSi UGM, Gen Z Berhadapan Langsung Transisi Energi Ini

Produk turunan seperti DME, metanol, semi cokas, dan material karbon maju harus menjadi masa depan industri tambang, bukan sekadar menggali dan menjual raw coal.

"Kami mendorong kegiatan pertambangan di Kaltim mulai diarahkan pada hilirisasi dan industrialisasi," ungkap Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Mardiyatno, Rabu (9/7/2025) saat hadir di Roadshow Edisi Kalimantan oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia/Indonesian Coal Mining Association di Hotel Fugo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Hilirisasi dan industrialisasi, kata Arief berupa pengembangan produk pasca tambang yang terintegrasi dengan industri lain yang dapat memberikan nilai tambah.

Tak hanya itu, tentu menyerap tenaga kerja lokal, serta memperluas manfaat ekonomi di wilayah operasional tambang.

Pemprov Kaltim, tentu membutuhkan komitmen dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia/ Indonesian Coal Mining Association (APBI/ ICMA) dalam melakukan pembangunan sektor tambang yang bertanggung jawab.

Baca juga: 70 Persen Sumber Energi Indonesia Dipasok dari Kalimantan, Ekonomi dan Lingkungan Harus Seimbang

"Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon," tegasnya.

Gubernur Kaltim, kata Arief, sangat berharap setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi optimal.

“Termasuk juga penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal,” tukasnya.

Provinsi Kalimantan Timur kini tengah menjalankan transformasi menuju provinsi yang modern, hijau, dan inklusif.