Cek Bansos BPNT dan PKH Tahap 3 Cair Juli 2025 dengan Nama dan Alamat di cekbansos.kemensos.go.id

TRIBUNKALTIM.CO – Cek bansos BPNT dan PKH tahap 3 cair Juli 2025 dengan nama dan alamat di cekbansos.kemensos.go.id.

Ada beberapa perubahan terkait penyaluran bansos di era Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah telah memperbarui data penerima bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hasilnya, sekitar 1,9 juta nama yang dianggap tidak layak dicoret dari daftar. 

Baca juga: Kenapa BSU Belum Cair? Bisa karena Terdaftar Bansos PKH, Cara Cek Bansos Kemensos dan BSU Kemnaker

Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap 3 melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali digulirkan pemerintah pada Juli 2025.

Namun, di balik distribusinya, muncul temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan adanya penyalahgunaan bansos oleh sebagian penerima.

Tak hanya digunakan untuk judi online, identitas penerima juga terindikasi terlibat dalam korupsi hingga pendanaan terorisme.

“Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme,” ujar Ivan saat rapat dengan DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ivan merinci, lebih dari 100 penerima bansos teridentifikasi menggunakan NIK mereka dalam aktivitas pendanaan terorisme.

Sementara sekitar 500.000 lainnya terlibat dalam praktik judi online.

“Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme,” lanjutnya.

Temuan ini diperoleh setelah PPATK melakukan pemadanan data NIK milik penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan transaksi mencurigakan di sistem keuangan.

“Ya, NIK-NIK bansos sama NIK... NIK Bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokin dengan NIK, terkait dengan judol gitu, itu saja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme,” jelas Ivan.

Ivan juga menambahkan bahwa saat ini PPATK masih menelusuri data dari empat bank lainnya.