Sekolah Rakyat di Samarinda Kaltim Ditunda, Walikota Andi Harun Beber Murni Kendala Teknis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pelaksanaan operasional dari Program Sekolah Rakyat yang semestinya mulai digelar di Kota Samarinda pada 14 Juli 2025 ini, terpaksa harus mundur dari jadwal semula.

Penundaan ini berkaitan erat dengan proses rehabilitasi ringan serta pengadaan fasilitas dasar yang masih berlangsung di dua lokasi pelaksanaan, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). 

Walikota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa keterlambatan peluncuran Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda tersebut bukan merupakan indikasi lemahnya kesiapan daerah. 

Ia menekankan bahwa penundaan yang terjadi murni disebabkan oleh kendala teknis di lapangan.

Khususnya terkait kelengkapan fasilitas yang belum sepenuhnya tersedia di dua lokasi pelaksanaan BPMP dan BPVP. 

Baca juga: Minat Sekolah Rakyat Jenjang SD di Samarinda Masih Rendah, Dinsos Kaltim Akan Evaluasi 

Namun ia mengungkapkan bahwa proses penandatanganan kerja sama di tingkat pusat sudah dilakukan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda telah diberi mandat untuk menghadiri proses tersebut. 

“Tapi kemarin telah dilakukan penandatangannya di Jakarta dan saya telah mengutus Pak Kadisdikbud untuk mewakili saya dalam soal penandatanganan,” jelasnya.

Dirinya mengatakan bahwa beberapa perlengkapan penunjang masih belum tiba di lokasi.

Sehingga program yang sedianya dimulai pada 14 Juli 2025 harus diundur ke akhir bulan.

Meski demikian, Wali Kota Samarinda ini juga menyampaikan bahwa jika diperlukan, Pemkot siap mengalihkan sementara fasilitas milik pemerintah kota untuk mempercepat kesiapan sarana di BPMP dan BPVP.

Ia menegaskan bahwa bentuk dukungan tersebut merupakan komitmen konkret dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis nasional.

“Artinya kita siap, ya fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kota bisa saja kita geser dulu ke sana. Sambil kita menyiapkan secara sempurna,” tegas Walikota Andi Harun.

Lebih lanjut, ia menyayangkan jika ada pihak yang hanya menyoroti kekurangan teknis yang bersifat sementara dan tidak substantif.

Menurutnya, semangat kolektif untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat jauh lebih penting ketimbang mempermasalahkan detail-detail kecil di awal pelaksanaan.

“Memang kalau pertama itu pasti ada kekurangan. Pasti ada yang kurang lah namanya proses pertama. Itu tidak akan mengurangi sedikitpun makna apalagi semangat kita untuk mensukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tandasnya.