Reaksi Walikota Andi Harun soal Kepala DLH Kaltim Absen di Diskusi Pengelolaan Sampah Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar forum diskusi publik dengan tema "Menakar Keseriusan Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah: Antara Regulasi dan Realita" di kafe Kapten di Jalan Kadrie Oening Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. 

Diskusi tersebut berlangsung pada Minggu 13 Juli 2025 malam di cafe Kapten di jalan Kadrie Oening, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.  

Forum yang diisi oleh tokoh-tokoh penting seperti Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kepala DLH Kota Samarinda Endang Yuliansyah, anggota Komisi III DPRD Samarinda Andriansyah, serta pakar lingkungan dan pakar hukum. Namun sayangnya, Anwar Sanusi, Kepala DLH Provinsi Kalimantan Timur, absen dalam diskusi publik.

Baca juga: Tanggapi Penilaian DLH Kaltim, Walikota Samarinda Andi Harun Siap Adu Gagasan Soal Penanganan Sampah

Pada awal diskusi tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun Pertanyaan ketidakhadiran Kepala DLH Provinsi Kaltim, Anwar Sanusi, sebagi narasumber dalam diskusi publik tentang pengelolaan sampah di Samarinda.

Pasalnya Kepala DLH itu pernah menyebut bahwa Kota Samarinda masuk kategori 5 kota terkotor di Indonesia soal pengelolaan sampah. 

"Kalau dia itu gentleman, harusnya datang untuk bertarung gagasan," katanya. 

"Silakan kritik saya, tapi jangan pernah berhenti cintai kota ini," ujar Walikota Andi Harun.  

Walikota Andi Harun menyatakan bahwa penilaian Kota Samarinda sebagai salah satu kota terkotor dalam pengelolaan sampah tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak ada bukti surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mendukung penilaian tersebut.

"Surat KLHK berapa, nomor berapa, keputusan mana, sehingga Samarinda itu terburuk, Saya bayar deh, kalau ada satu surat keputusan dari Kementerian, Samarinda masuk lima terburuk," ujarnya. 

Baca juga: Pengelolaan Sampah di TPA Sambutan Samarinda Tuai Apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup

Hal serupa disampaikan Kepala DLH Samarinda, Endang Yuliansyah, dirinya sependapat dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dan menyayangkan pernyataan DLH Kaltim tentang Samarinda sebagai salah satu kota terkotor tanpa dasar data yang jelas.

Endang meminta klarifikasi data dan menekankan bahwa dalam surat KLHK, yang disorot adalah peran provinsi, bukan hanya kota.

“Kalau bilang Samarinda kotor, silakan, tapi pakai data. Jangan tiba-tiba bilang si A kotor tanpa indikator jelas. Saya percaya dengan program Pak Andi Harun dan DLH Samarinda, kota ini bisa masuk lima besar terbaik di Indonesia,” ucapnya.

Tak hanya datang dari Pemerintah Kota Samarinda, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menyampaikan pentingnya penilaian berbasis data, bukan asumsi.

Dengan program Wali Kota Andi Harun dan DLH Samarinda, Ia percaya bahwa Kota Samarinda berpotensi menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia, bukan sebaliknya disebut sebagai kota terkotor.

“Dibilang Samarinda kotor silakan, tapi pakai data. Jangan tiba-tiba bilang si A kotor tanpa indikator jelas. Saya percaya dengan program Pak Andi Harun dan DLH Samarinda, kota ini bisa masuk lima besar terbaik di Indonesia,” ucapnya.

Kurang Lengkap dan tak Efektif