Daftar 4 Kebijakan Bertentangan Walikota Bandung dengan Gubernur Jabar, Farhan vs Dedi Mulyadi

TRIBUNKALTIM.CO - Adu kebijakan Farhan vs Dedi Mulyadi jadi sorotan publik.

Ya, Muhammad farhan merupakan Walikota Bandung, sementara Dedi Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat.

Keduanya jadi sosok pemimpin daerah yang disorot, lantaran memiliki kebijakan yang saling bertentangan.

Berikut daftar 4 kebijakan bertentangan Walikota Bandung dengan Gubernur Jabar.  

Diketahui, pemimpin daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota memiliki hak otonomi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baik pemerintah provinsi maupun masing-masing pemerintah kabupaten/kota bisa membuat kebijakan yang selaras maupun berbeda satu sama lainnya, tergantung kebutuhan daerah masing-masing.

Baca juga: Dimas Anggara Disuruh Masuk Barak Militer usai Tampar Kiesha Alvaro, Begini Respons Dedi Mulyadi

Seperti di Jawa Barat, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memiliki beberapa kebijakan yang berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Lantas, apa saja kebijakan tersebut?

1. Rapat di Hotel

Dedi Mulyadi melarang rapat ASN di hotel untuk Pemprov Jabar beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya dengan tujuan untuk efisiensi anggaran dan keadilan fiskal bagi daerah tertinggal. 

"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" kata Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagram miliknya beberapa waktu lalu.

"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan banyak rakyatnya nggak punya toilet." 

Dedi juga mengkritisi potensi pemborosan dan penyimpangan saat menggelar rapat di hotel.

"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir tujuh. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," kata dia.