Reaksi Disperindag Kukar Atas Munculnya Beras Oplosan, Modus untuk Raih Untung Besar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mencermati kabar dugaan beredarnya beras oplosan yang baru-baru ini diumumkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia.

Kabar tersebut menyebut sejumlah merek dan pelaku usaha yang diduga melakukan praktik pengoplosan beras medium dan premium.

Salah satunya mengaitkan nama-nama besar dalam industri beras nasional.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fatullah, menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi peredaran merek-merek beras yang disebut dalam laporan Kementan di wilayah Kukar. 

Baca juga: Beras Oplosan Bikin Geger, Merek Terkenal Mendadak Raib dari Rak Ritel Modern di Samarinda

Namun demikian, pihaknya tetap akan mengambil langkah antisipatif jika terdapat informasi resmi dari pemerintah pusat.

“Kami juga baru mendengar kabarnya. Kalau ada merek-merek yang dikirimkan atau diinformasikan ke kami, tentu akan kami telusuri. Tapi sejauh ini, merek seperti yang disebut-sebut belum pernah kami temui di pasaran Kukar,” ujarnya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Senin (15/7/2025).

Sayid menjelaskan, pasar beras di Kukar selama ini didominasi oleh produk-produk lokal dan beberapa merek nasional yang sudah lama beredar, seperti Raja Lele dan Borneo. 

Ia mengungkapkan bahwa belum ada laporan dari masyarakat maupun pedagang terkait beras mencurigakan atau indikasi pengoplosan di tingkat distribusi lokal.

“Kita tetap waspada. Namun sebelum memberikan imbauan atau tindakan lanjutan, kami menunggu kejelasan resmi. Kalau memang nanti ada surat edaran dari kementerian atau lembaga pengawas terkait, maka kami pasti akan melakukan pengecekan dan sidak ke pasar-pasar,” tegasnya.

Baca juga: Banyak Beras Tak Layak Konsumsi dan Berlebel Palsu, Wakil Mentan Sebut 212 Merek Diselidiki Polisi

Lebih lanjut, Sayid mengingatkan bahwa tindakan seperti pengoplosan beras termasuk pelanggaran serius yang dapat merugikan konsumen dan merusak stabilitas harga di pasar. 

“Kita tidak bisa gegabah. Perlu data, fakta, dan arahan dari pusat. Tapi kalau nanti ada nama-nama merek itu masuk ke pasar sini, kami akan langsung bergerak melakukan verifikasi,” tambahnya.

Oplos Beras untuk Raih Untung Besar

Sebelumnya, Kementerian Pertanian RI merilis informasi bahwa terdapat sejumlah merek dan perusahaan distributor yang diduga mengoplos beras jenis medium menjadi seolah-olah beras premium untuk keuntungan lebih besar. 

Praktek ini disorot karena dianggap merugikan konsumen dan menyalahi aturan distribusi pangan, terutama di tengah upaya stabilisasi harga beras nasional.

“Intinya kami siap bergerak jika sudah ada landasan resminya," ujarnya.

"Kami tidak ingin Kukar menjadi tempat beredarnya produk yang tidak sesuai standar,” pungkas Sayid. (*)