DPRD Kubar Desak Evaluasi OPD, Tekan SiLPA Capai Rp1 Triliun Lebih

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - DPRD Kubar meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kubar untuk segera melakukan evaluasi kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA yang dinilai sangat tinggi di wilayah tersebut.

Senada dengan hal itu, Ketua DPRD Kubar, Ridwai, menegaskan bahwa langkah ini perlu dilakukan secara serius mengingat jumlah SiLPA yang tercatat hingga akhir tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun.

"Harus dilakukan. Untuk menekan angka SiLPa di Kubar, yang saat ini terbilang tinggi," tegas Ketua DPRD Kubar, Ridwai. Kamis (17/7/2025). 

Ia menjelaskan bahwa persoalan SiLPA bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan menjadi masalah bersama antara legislatif dan eksekutif yang harus segera dituntaskan demi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

"Dalam hal ini kami telah menyampaikan kepada pemerintah. Dengan melalukan evaluasi OPD OPD, yang menjadi penyumbang silpa terbesar," tegas Ridwai. 

Baca juga: Ketua DPRD Kubar Ridwai Soroti Kinerja Konsultan Pengawas Proyek di Kutai Barat Kaltim

Menurutnya, jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh, risiko berulangnya kegagalan penyerapan anggaran akan kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Ridwai menyayangkan fakta bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk daerah, tetapi serapan anggaran oleh pemerintah daerah masih rendah. Hal ini berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat.

"Sangat disayangkan karena Pemerintah Pusat telah mengalokasi dana untuk kita di daerah. Akan tetapi daerah tidak sanggup atau tidak mampu menyerap anggaran yang ada," ucapnya.

Untuk itu evaluasi harus segera dilakukan.  Dengan evaluasi yang dilakukan ini bisa meningkatkan capaian kinerja di tahun ini.

Ridwai menilai bahwa di tahun lalu masih banyak capaian kinerja dari OPD di lingkup pemerintahan Kubar yang tidak terlaksana secara maksimal dilihat dari serapan anggaran.

Baca juga: Serapan APBD Kubar Baru 26 Persen, Proyek Fisik Masih Tahap Lelang

Evaluasi kinerja OPD diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan serapan anggaran sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan di Kubar.

Ridwai juga menyoroti bahwa masih banyak capaian kinerja OPD di tahun lalu yang tidak maksimal, terlihat dari rendahnya penyerapan anggaran hingga akhir tahun.

“Kita harapkan di tahun ini tidak ada lagi OPD yang serapan anggarannya rendah sampai akhir tahun 2025. Semua yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan secara maksimal sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kubar,” imbuhnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.