Jelang Sidang Putusan Tom Lembong, Apakah Bakal Bebas seperti Kata Hotman Paris? Respons Kejagung

TRIBUNKALTIM.CO - Jadwal sidang putusan Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan digelar Jumat (18/7/2025). 

Jelang sidang putusan, Tom Lembong menyatakan siap menghadapi apapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Sementara itu, menjelang sidang putusan Tom Lembong, pernyataan Hotman Paris yang menyebut mantan Mendag tersebut bisa menjadi sorotan.

Bahkan pengacara Tom Lembong dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ikut merespons pernyataan Hotman Paris tersebut.

Baca juga: Hotman Paris Disentil Kejagung dan Kubu Tom Lembong soal Kasus Izin Impor Gula

Siap Hadapi Putusan

Menjelang sidang putusan kasus impor gula Jumat (18/7/2025) mendatang, Tom Lembong menyatakan siap dengan semua skenario.

Senin (14/7/2025), Tom Lembong seusai sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta mengatakan, “Kalau saya pribadi sih merasa punya tanggung jawab untuk siap atas segala skenario.” 

Hotman Paris sebut Seharusnya Bebas

Pernyataan pengacara kondang Hotman Paris yang menyebut eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong seharusnya bebas dari tuntutan kasus impor gula kembali memicu perdebatan publik.

Hotman, yang menjadi kuasa hukum Direktur PT Angels Products, Tony Wijaya, menyatakan bahwa kegiatan impor gula telah mendapatkan “lampu hijau” dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jaksa Agung Muda bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada 2017.

“Menurut Jaksa Agung pada saat itu, semuanya boleh, sah,” kata Hotman saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Hotman menjelaskan, izin ini diberikan setelah Mendag pengganti Tom, yakni Enggartiasto Lukita, meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan.

Enggar kala itu meneruskan kebijakan impor gula kristal mentah demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Oleh karena itu, menurut Hotman, Tom Lembong seharusnya tak layak dituntut.

“Ya berarti secara hukum harusnya bebas dong, harusnya,” tegas Hotman.

Namun, benarkah jaksa agung kala itu memperbolehkan impor gula sehingga Tom Lembong semestinya dibebaskan dari tuntutan?

Tanggapan Kejagung: Legal Opinion Bukan Izin

Kejaksaan Agung melalui Direktur Penuntutan Jampidsus, Sutikno, langsung merespons pernyataan tersebut.

Menurutnya, pendapat hukum (legal opinion/LO) yang dikeluarkan Kejaksaan pada 2017 bukan berarti izin langsung bagi Enggar untuk melakukan impor.

“Jadi, yang harus sama-sama di sini kan (dijelaskan detail), jangan terus kemudian tahu-tahu muncul legal opinion (LO) menjadi gaduh. Nah, kita harus tahu apa isi LO itu,” jelas Sutikno di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Ia menjelaskan, LO berisi dua dokumen, yaitu pengantar dari Jaksa Agung dan pendapat hukum dari penyidik.

Semua keputusan impor, menurut Sutikno, harus melalui rapat terbatas pemerintah dan berpegang pada peraturan yang berlaku.

“Semuanya harus melalui rapat kondisi terbatas. Kan itu isi LO-nya. Jadi, dasarnya kan rapat kondisi terbatas itu,” ucap Sutikno.

Ia memastikan publik tak perlu khawatir soal status hukum Tom Lembong, sebab penyidikan dilakukan berdasar data dan fakta yang jelas.

“Kami kan menangani perkara itu sudah juga melihat data-data dan fakta-fakta semuanya. Kita tidak ngawur,” lanjutnya.

Minta Hotman Paris Urus Klien Sendiri

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, meminta agar Hotman Paris fokus menangani kliennya sendiri.

“Dia fokus dengan klien dia saja, tidak usah urus klien orang lain,” kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/7/2025).

Senada dengan Sutikno, Ari meminta Hotman untuk lebih dahulu membaca berkas perkara dugaan korupsi importasi gula secara utuh.

Ia membantah anggapan kalau pernyataan Hotman secara tidak langsung menguntungkan Tom Lembong yang akan menghadapi sidang putusan pada Jumat (18/7/2025).

Menurut Ari, haluan pembelaan hukum yang dilakukan pihaknya berbeda dengan Hotman.

“Sebenarnya logika dia (Hotman) adalah untuk menguntungkan dirinya, bukan Tom, karena arah pembelaan kita bukan ke sana,” ujar Ari seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Tuntutan dan Bantahan soal Kasus Tom Lembong

Dalam kasus dugaan korupsi impor gula, jaksa mendakwa Tom bersalah karena menerbitkan 21 surat persetujuan impor yang disebut merugikan negara hingga Rp 578,1 miliar dan memperkaya pengusaha gula swasta.

Tom pun dituntut tujuh tahun penjara serta denda Rp 750 juta, subsider enam bulan kurungan.

Di sisi lain, Tom dan tim kuasa hukumnya menolak seluruh tuduhan.

Mereka menyebut kasus ini sarat muatan politik terkait posisi Tom yang berseberangan dengan pemerintah pada Pilpres 2024.

Selain itu, keterangan saksi di persidangan disebut justru memperkuat posisi Tom.

Sementara itu, kasus yang melibatkan klien Hotman Paris serta para pengusaha gula lainnya masih terus berjalan di tahap pembuktian di pengadilan.

Pernyataan Hotman Paris soal “lampu hijau” Jaksa Agung memantik perdebatan, tetapi penjelasan Kejaksaan menunjukkan bahwa pendapat hukum bukanlah izin mutlak.

Publik kini menunggu bagaimana majelis hakim mempertimbangkan fakta ini untuk menentukan apakah Tom Lembong memang seharusnya bebas dari tuntutan atau tetap harus bertanggung jawab secara hukum atas kasus impor gula.  

Baca juga: Anies Baswedan Wanti-wanti Majelis Hakim Kasus Korupsi Tom Lembong, Ini Dipantau Media Internasional

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.tv.